Bahlil Kesal Anggaran di kementeriannya Turun Tapi Target Investasi Malah Naik

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kesal dengan target pemasukan investasi 2025 yang menurutnya tidak masuk akal. 

Satu sisi, kementerian yang diampunya memiliki target tinggi sementara alokasi anggaran yang diterima instansinya malah mengecil.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menetapkan pagu indikatif 2025 Kementerian Investasi Rp681,8 miliar, dengan target realisasi investasi di kisaran Rp1.850-1.900 triliun.

"Saya tidak bermaksud untuk mengeluh, hanya memberikan satu diskursus untuk kita, kalau tanggung jawabnya sekian, idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (11/6).

Menurut dia, pemasukan investasi memang sangat penting untuk menopang target pertumbuhan ekonomi pemerintah di atas 5 persen.

Namun, Bahlil bingung jika pemerintah menetapkan beban target investasi naik, tapi tidak dibarengi dengan kenaikan anggaran.

"Ini tahun 2025 saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini. Kalau memang pimpinan dan seluruh bapak/ibu punya teori baru, tolong ajarin saya," pinta Bahlil.

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp 1.400 triliun 2023 dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih, sekarang (target) dinaikan tapi anggaran diturunkan menjadi Rp600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung," ia menambahkan.

Berdasarkan teorinya, Bahlil menargetkan realisasi investasi 2025 sebesar Rp 800 triliun saja jika Kementerian Investasi/BKPM hanya dibekali anggaran pada kisaran Rp 600 miliar.

Demi membenarkan hal itu, Bahlil pun meminta DPR untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa untuk menjelaskan bagaimana Kementerian Investasi/BKPM bisa mengejar target investasi 2025 dengan anggaran tipis.

"Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan Ketua Umum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru. Saya minta kepada pimpinan (Komisi VI), tolong panggil ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini," tegasnya.

"Jadi saya ingin mengatakan, RKP yang dibuat oleh Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 1.850 triliun itu tidak bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan. Jadi saya menyarankan kepada bapak-bapak yang mewakili rakyat, kita revisi aja RKP-nya," ujar Bahlil.