Baleg DPR Nilai RUU Cipta Kerja Ramah untuk UMKM
Sistem birokrasi yang berbelit dinilai tidak ramah bagi kelangsungan bisnis di dalam negeri. Di mana pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan saat mengurus perizinan usaha, izin edar, standar nasional, hingga sertifikasi halal.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagio menyambut baik terbitnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurut dia, RUU ini bagian dari terobosan pemerintah untuk memulihkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19.
"RUU ini lebih banyak punya kepentingan pelaku UMKM dan Koperasi. Kita sadar dan terperangkap middle income country akibat ketimpangan sosial ini karena regulasi tumpang tindih," kata dia dalam diskusi virtual via Zoom, Rabu (24/6).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kenapa UMR penting untuk pekerja? Tujuan adanya UMR ini untuk melindungi hak para pekerja dalam memperoleh gaji yang layak dan sesuai beban kerja.
Menurutnya, sistem birokrasi yang berbelit dinilai tidak ramah bagi kelangsungan bisnis di dalam negeri. Di mana pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan saat mengurus perizinan usaha, izin edar, standar nasional, hingga sertifikasi halal.
Akibatnya, banyak UMKM di Indonesia yang belum mengantongi izin usaha hingga sertifikasi halal. Akibatnya produk UMKM kalah bersaing dibandingkan perusahaan besar yang telah mengantongi lisensi halal MUI.
Upah Minimum untuk UMKM
Firman juga mengkritisi aturan upah minimum, di mana sistem pengupahan tenaga kerja masih merujuk pada penerapan Upah Minimum Kota (UMK). Aturan tersebut dinilai akan memberatkan pelaku usaha UMKM yang mayoritas bergerak di sektor usaha mikro sampai kecil.
Apalagi mayoritas pelaku usaha UMKM saat ini tengah dihadapkan pada kondisi sulit akibat berkurangnya pendapatan usaha seiring meluasnya pandemi ini. Sebaliknya justru biaya pengeluaran usaha akan terus meningkat akibat kenaikan harga bahan baku.
Oleh karenanya, Firman berharap RUU Cipta Kerja dapat mengatasi berbagai masalah yang tengah membelit mayoritas pelaku usaha UMKM nasional. Melalui kemudahan regulasi izin berusaha hingga penyesuaian upah pekerja.
"Dalam RUU ini mengedepankan bagaimana di desain ulang dari sektor UMKM. Khususnya, jadi kekuatan ekonomi nasional kita," tukasnya.
(mdk/idr)