Bangun 11 Proyek Infrastruktur, Pemerintah Incar Dana Swasta dan BUMN Rp 19 Triliun
Keterlibatan pihak luar seperti perusahaan swasta atau BUMN saat ini memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Ini lantaran ketersediaan dana yang ada di dalam APBN begitu terbatas.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengincar dana Rp 19,7 triliun dari pihak swasta dan BUMN untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang digalang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2020.
"Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek sekitar Rp 19,7 triliun di 2020," ujar dia saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merupakan kekuatan Indonesia? Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Dia menuturkan, keterlibatan pihak luar seperti perusahaan swasta atau BUMN saat ini memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Ini lantaran ketersediaan dana yang ada di dalam APBN begitu terbatas.
Rincian, anggaran senilai Rp 19,7 triliun akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang dibawahi oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun 11 proyek tersebut meliputi pengerjaan jalan seperti jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp 900 miliar dan jalan non-tol di Riau sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu juga ada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp 300 miliar.
Kemudian, proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp 1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, serta pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebanyak Rp 300 miliar.
Selanjutnya, proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp 200 miliar, serta pembiayaan Palapa Ring Barat sebesar Rp 1,2 triliun, Palapa Ring Tengah sebesar Rp 1 triliun, Palapa Ring Timur sebesar Rp 5,4 triliun, dan Satelit Multifungsi sebesar Rp 6,6 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan, biaya dari masing-masing proyek tersebut merupakan nilai Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal. "Nilai tersebut merupakan nilai Capex atau estimasi nilai proyek," tukasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)