Bank Dunia: Serapan belanja Jokowi lebih lambat ketimbang SBY
"Seharusnya penyerapan belanja tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi."
Bank Dunia menilai penyerapan anggaran belanja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di paruh awal tahun ini berjalan lamban. Bahkan, terbilang rendah jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, hingga Mei 2015, belanja modal pemerintahan Jokowi baru mencapai Rp 17 triliun atau enam persen dari anggaran belanja modal tahun ini. Jumlah itu lebih rendah dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 20 triliun atau 9,5 persen.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Dimana Presiden Jokowi melakukan pengecekan CBP dan penyaluran Bantuan Pangan? Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat (15/10) melakukan pengecekan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Hutalombang Padang Lawas dan Gudang BULOG Bakaran Batu Labuhan Batu dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran beras Bantuan Pangan ke sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir di dua lokasi tersebut.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Ini sudah setengah tahun berjalan, tapi belanjanya mengkhawatirkan. Seharusnya penyerapan belanja tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Ndiop di kantornya, Jakarta, Rabu (8/7).
Sementara itu, Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru efektif dijalankan pada 16 Februari. Dengan begitu, pemerintah baru mulai bekerja pada Maret dan April.
Tahun ini, untuk pertama kalinya, belanja infrastruktur Indonesia lebih besar dari subsidi. Pemerintahan Jokowi berani menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalokasikan Rp 290 triliun untuk belanja infrastruktur.
"Jika dibelanjakan dengan tepat, maka ada manfaat atau keuntungan yang bisa kita raih terutama mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2 persen tahun ini," kata Suahasil.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyebutkan kondisi saat ini sama seperti 2005 dimana pemerintahan SBY baru berjalan. Kondisi saat ini, kata dia, sudah menjadi tradisi pemerintahan baru.
"Permasalahannya mungkin mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan sebagai pemerintah baru. Nanti mereka belajar, baru paham. Alasan lain, banyak pekerjaan yang harus menunjuk wakil dari seorang pimpinan, seperti Dirjen dan lainnya."
(mdk/yud)