Bank Indonesia Beberkan 2 Kunci Menjadikan Indonesia Negara Maju di 2045
Dia mengungkapkan, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam transformasi ekonomi agar visi Indonesia menjadi negara maju dapat tercapai. Pertama, dengan memperkuat sektor-sektor utama atau unggulan. Kedua adalah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Deputi Direktur Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Prijono menyatakan, bahwa transformasi ekonomi diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Apalagi pemerintah bercita-cita dan menargetkan Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang.
Dia mengungkapkan, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam transformasi ekonomi agar visi Indonesia menjadi negara maju dapat tercapai. Pertama, dengan memperkuat sektor-sektor utama atau unggulan. Kedua adalah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab menurut Prijono, saat ini banyak negara di dunia yang menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai tulang punggung perekonomiannya, bahkan termasuk negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Sebut saja misalnya ada Australia yang bisa menghasilkan daging halal. Kemudian di Brasil dengan unggasnya, dan keuangan syariah di negara-negara eropa.
"Ini menunjukkan ekonomi syariah sudah mendapatkan tempat tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim," katanya di Jakarta, Senin (27/12).
Dia menambahkan ekonomi syariah juga berpotensi dapat meningkatkan PDB Nasional hingga USD5,1 miliar per tahunnya. Hal ini berdasarkan laporan Indonesia Halal Market Report 2021/ 2022. "Ekonomi halal Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan PDB nasional senilai USD5,1 miliar. Ini sekitar lebih dari Rp80 triliun, ini cukup besar sekali," katanya.
Prijono bilang, untuk mencapai itu ada tiga hal yang dapat ditempuh. Pertama, mendorong pertumbuhan ekspor produk halal. Selanjutnya menarik investasi asing langsung/ Foreign Direct Investment (FDI), dan terakhir adalah substitusi impor.
Untuk meningkatkan ekspor produk halal, Indonesia harus mengutamakan hubungan perdagangan dan jasa bernilai tinggi kepada negara-negara khususnya negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Menurutnya ini pasarnya sangat besar sekitar USD3,8 miliar dari negara OKI dan non-OKI.
"Tentu BI bersama pemerintah, Kementerian/ Lembaga dan stakeholder juga yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus bersinergi dan berkolaborasi mempercepat perkembangan ekonomi syariah," ungkapnya.
Perkuat Produk Halal
Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar mengatakan, guna mendukung hal tersebut, KNEKS akan memperkuat data industri produk halal melalui kerja sama dengan bea cukai untuk kodefikasi produk halal.
"Jadi produk halal yang diekspor akan dikodefikasi sebagai produk yang bersertifikasi halal. selanjutnya kita akan membuka lebih lebar lagi impor data produk halal. jadi ada integrasi data produk halal dengan transaksi perdagangan ekspor/ impor," tukasnya.
Harapannya, dengan adanya integrasi data maka akan tercapai statistik produk halal yang lebih valid. "Dengan adanya statistik produk halal yang lebih baik pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tentu ini akan terlihat kontribusi besar Indonesia dalam global value chain dunia, kemudian supply chain dan keuangan syariah bisa berkolaborasi dengan baik," ucap Afdhal.