Bank tak ingin sembarang buka data transaksi nasabah
Perbankan nasional tak ingin sembarangan melaporkan data transaksi nasabah lokal. Mereka ingin pemerintah menetapkan sejumlah prasyarat yang bisa menjadi dasar lembaga keuangan melaksanakan kewajiban tersebut.
Perbankan nasional tak ingin sembarangan melaporkan data transaksi nasabah lokal. Mereka ingin pemerintah menetapkan sejumlah prasyarat yang bisa menjadi dasar lembaga keuangan melaksanakan kewajiban tersebut.
Ketua Umum Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas), Kartika Wirjoatmodjo memaklumi jika Indonesia harus terlibat dalam pertukaran informasi keuangan antarnegara (AEoI). Itu seperti digagas G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Di mana Perpustakaan Bank Indonesia di Surabaya berada? Perpustakaan ini terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Mayangkara, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
"Prinsipnya, perbankan nasional harus melaporkan aktiva dari setiap warga negara anggota G20 yang ada di Indonesia," katanya di sela-sela BUMN Executive Leadership Program, Jakarta, Kamis (13/2).
Atas dasar itu, pemerintah berniat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara, selambatnya Mei 2017.
Namun, menurut Dirut Bank Mandiri tersebut, pemerintah ingin beleid tersebut tak hanya menjangkau nasabah asing. "Memang kemarin agak melebar, jika itu juga berlaku untuk nasabah dalam negeri, maka harus ada trigger atau pemicunya. Kalau tanpa trigger, data transaksi yang harus dilaporkan jadi masif dan akan menimbulkan keresahan," katanya.
"Di UU perbankan yang dilarang itu pembukaan data liabilities. Kalau data transaksi memang saat ini belum di proteksi, tapi tetap Perbanas harapannya memang tidak semua dibuka dan dianalisa, hanya data yang memang ada kecurigaan."
Menurut Kartika, prinsip ini sudah diterapkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga tersebut hanya meminta perbankan melaporkan rekening nasabah diduga terlibat pencucian uang.
"Dalam sistem money laundering itu, setiap hari kami melaporkan transaksi mencurigakan," katanya.
"Nah, untuk kepentingan pajak, terserah pemerintah apakah akan menetapkan trigger yang sama atau berbeda dengan PPATK."
Baca juga:
Tahun ini, BNI target DPK tumbuh 18 persen
Kuartal I-2017, BNI raup laba Rp 3,23 triliun
BNI salurkan kredit Rp 396,5 triliun sepanjang kuartal I-2017
Genjot industri properti RI, BTN siap beri penghargaan pengembang
Raup dana murah Rp 72 T, BTN klaim tumbuh di atas rata-rata industri