Banyak korupsi di pemerintahan, BPK rencana ubah pola audit
"Sekarang risk based audit, mana pos yang rawan, pakai kaca pembesar maka kekurangan atau fraud bisa diperkecil."
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menilai pola audit dilakukan lembaganya perlu diubah. Ini menyusul masih banyaknya institusi pemerintahan menjadi ladang korupsi.
Padahal, BPK memberikan opini baik atas laporan keuangan institusi tersebut.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana langkah yang diharapkan dari Perwira Staf Koopsudnas terkait hasil temuan audit Itjenau? Di akhir sambutannya, Panglima berharap agar para Perwira Staf Koopsudnas, segera menindaklanjuti dan mengadakan langkah-langkah perbaikan maupun penyempurnaan sesuai dengan hasil temuan tersebut. Dengan demikian tidak terulang kembali kesalahan yang sama pada masa yang akan datang.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa BRI Private menghadirkan layanan konsultasi pajak? Layanan konsultasi pajak merupakan jasa yang menawarkan banyak solusi soal perpajakan yang tentunya sangat berguna bagi para pekerja dan pemilik bisnis.
"Sekarang risk based audit, mana pos yang rawan, pakai kaca pembesar maka kekurangan atau fraud bisa diperkecil," kata Harry saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (2/11).
Sekedar ilustrasi, BPK royal memberikan opini tertinggi atas laporan keuangan Kementerian Agama. Namun, tetap saja lembaga mengurusi haji itu tak steril dari kasus korupsi.
"Kementerian Agama, dulu sampai sekarang dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Waktu saya jadi anggota DPR, ada kasus Alquran, saya panggil BPK, waktu itu saya pimpin Komusi XI. BPK jawab: Unit kerja yang mengurus pengadaan Alquran, enggak masuk sampel," kata Harry.
Contoh lain, Pemprov Sumatera Utara juga mendapat opini WTP.
"Saya Ketua BPK, dikecam media, kenapa memberi WTP?" katanya.
"Ada rekomendasi BPK bansos Rp 300 miliar ada rekomendasi laporan Pemda Sumut. Belum bisa dipertanggungawabkan Rp 3 miliar, atau di bawah 3 persen. Itu bisa dipertanggungjawabkan, kalau di atas 3 persen enggak dapat WTP."
(mdk/yud)