Bappenas pertanyakan wacana penghapusan pajak bumi bangunan
"Itu wacana kan harus dikaji dulu. Apa betul kita memberikan kemudahan?"
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menilai penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tinggal perlu dikaji. Apakah penghapusan tersebut memang bakal meringankan masyarakat?
"Itu wacana kan harus dikaji dulu. Apa betul kita memberikan kemudahan? Yang penting wacana itu harus diangkat karena ini soal pertanahan. Dan melihat juga harga pasar yang riil," kata Andrinof di Jakarta, Selasa (3/3).
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
Yang pasti, menurut Andrinof, penghapusan itu berimplikasi terhadap penurunan penerimaan negara.
"Kami akan cari mana yang memberikan manfaat yang lebih besar."
Wacana penghapusan PBB untuk rumah tinggal dimunculkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Menurutnya, pajak itu memberatkan masyarakat yang menggunakan rumah untuk tempat tinggal, bukan berbisnis.
"Seperti kontrakan, rumah kos, restoran dan hotel itu bayar (PBB) karena ada nilai komersilnya," tutur Ferry. "Pada dasarnya penerimaan pajak oleh negara untuk kesejahteraan. Ketika kita beri keringanan dan itu mensejahterahkan, tidak membebani, itu juga bagian dari fungsi pajak."
Penghapusan PBB, lanjut Ferry, membuat masyarakat merasa jadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Ini tanahnya dia, pemerintahan dia. Jadi akan terbangun sebuah paradigma negeri masyarakat jadi tuan rumah di negaranya."
(mdk/yud)