Bappenas: Proyek dana besar jadi tak bermanfaat karena ego sektoral

"Misalkan membangun waduk tanpa dilengkapi jaringan irigasi yang memadai. Jelas biaya yang dikeluarkan tentunya tidak murah tapi menjadi tidak efektif karena waduknya tidak bisa bekerja dengan baik gara-gara tidak ada jaringan irigasi," kata Bambang.

2017-03-02 11:08:33

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta kepala daerah untuk menghilangkan ego sektoral dalam perencanaan anggaran pembangunan. Ego sektoral selama ini membuat anggaran cukup besar tidak efektif dan tidak bermanfaat sama sekali.

Bambang menyebut, salah satu contoh ego sektoral adalah dalam pembangunan waduk yang akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik karena tidak didukung irigasi yang memadai.

"Misalkan membangun waduk tanpa dilengkapi jaringan irigasi yang memadai. Jelas biaya yang dikeluarkan tentunya tidak murah tapi menjadi tidak efektif karena waduknya tidak bisa bekerja dengan baik gara-gara tidak ada jaringan irigasi yang mendukung atau ada irigasi tapi tidak jelas sawah yang akan diairi," ucap Bambang dalam kata sambutannya pada Rapat Koordinasi teknis (Rakortek) Pembangunan di dihadiri para kepala daerah, Sekda dan Bappeda dari 17 provinsi se Indonesia timur di Hotel Clarion, Makassar, Rabu, (2/3).

Contoh lain ego sektoral terjadi di Kalimantan Selatan. Ada proyek pelabuhan tapi tidak disertai pasokan listrik yang memadai dan tidak didukung jalan penghubung yang memadai. Akibatnya, pelabuhan itu tidak berfungsi penuh padahal anggarannya sudah keluar dan jumlahnya tidak kecil.

Di hadapan ratusan peserta Rakortek ini, Menteri Bambang berharap agar provinsi melakukan integrasi antara perencanaan pusat dan daerah. Dia berharap, rapat koordinasi teknis ini menjadi awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang baik untuk dibahas dalam Musrembang nantinya.

Musrembang tahun ini disebut akan berbeda dengan Musrembang-musrembang sebelumnya. Karena kali ini akan bicara mengenai prioritas nasional.

"Perencanaan yang akan dibuat terintegrasi untuk mendukung prioritas nasional dan prioritas nasional tentunya menjadi penting karena untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara," tandasnya seraya menambahkan, isu-isu yang memang menjadi isu-isu konsen daerah diharapkan sejalan dengan isu prioritas nasional agar efektif.

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2018 dibuat cukup simple tapi menyentuh semua hal yakni memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. "Pemerataan tidak mungkin tanpa pertumbuhan. Apa yang mau diratakan kalau pertumbuhan tidak memadai. Di saat yang sama, pertumbuhan dengan orientasi yang besar akan membuat pemerataan berpotensi memburuk, terjadi kesenjangan. Kita ingin pertumbuhan dan pemerataan jadi perhatian, caranya adalah memacu investasi dan infrastruktur," pungkasnya.

Baca juga:
Bappenas: Jangan terlalu berharap pada APBN membangun infrastruktur
Bappenas ajak Hong Kong investasi di infrastruktur RI
Bappenas minta pemda buat kebijakan ekonomi berbasis kearifan lokal
Menteri Bambang beberkan cara dongkrak ekonomi daerah
Kekecewaan bos Bappenas gagal jadi Presiden IFAD

(mdk/idr)