Begini skema percepatan pembayaran penggantian dana pengadaan tanah jalan tol
Sesuai nota kesepahaman tersebut, LMAN bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai standar biaya yang berlaku.
Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Percepatan Pembayaran Penggantian Dana Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol.
Nota kesepahaman ini berisi mekanisme kerja dalam rangka percepatan pembayaran dan tanggung jawab masing-masing pihak penandatangan.
-
Mengapa jalan tol dibangun di Indonesia? Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar membangun infrastruktur untuk menekan biaya logistik. Salah satunya jalan tol.
-
Bagaimana proses pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Pemda DIY Terbitkan IPL Tol Rute Yogyakarta-Kulon Progo, Begini Rencananya Rute jalan tol direncanakan melewati empat kecamatan dan 12 kelurahan. Pemerintah DIY telah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta-Kulon Progo. Rencananya seksi pembangunan tol itu akan melewati Kabupaten Sleman dan Bantul. “Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan,” Menurut Benny, lokasi rencana pembangunan terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan mencapai lebih kurang 159,053 hektare.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa tujuan pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Selain itu, pembangunan jalan tol tersebut juga memberikan pilihan transportasi dengan biaya lebih rendah dan waktu tempuh lebih cepat. “Ini dipastikan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”
-
Apa yang rusak akibat proyek jembatan tol? Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Ini bertujuan untuk mempercepat proses penggantian dana oleh LMAN kepada badan usaha yang telah terlebih dahulu membayarkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol. Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB V Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
"Apa yang tertuang dalam nota kesepahaman ini adalah karena menurut Perpres 102 tahun 2016 dan juga PMK No 21 tahun 2017, yang telah mensyaratkan berbagai syarat dan mekanisme maka kita ingin melihat sinergi itu semakin lebih kuat lagi," ujar Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rahayu Puspasari, di Gedung Syafruddin Prawiranegara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (24/8).
Lanjut dia, sesuai nota kesepahaman tersebut, LMAN bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai standar biaya yang berlaku.
"Namun demikian nota kesepahaman ini salah satu PR adalah mencoba menerbitkan kebijakan-kebijakan yang lebih detil lebih teknis untuk mempermudah pekerjaan tersebut," ujarnya.
Katanya, LMAN akan melihat kembali PMK Nomor 21 yang mengatur tentang tata cara pembayaran agar mengetahui mana yang perlu disimpelfikasi. Kemudian dari pihak DPKP nanti akan melihat kembali kerangka acuan kerja yang diverifikasi agar lebih cepat dan memenuhi ekspetasi untuk proses pembayaran.
"Begitu juga di hulunya dalam hal ini DPR, PUPR bagaimana sejak awal sudah ancang-ancang menjaga proses agar dokumen yang dihasilkan itu betul-betul sesuai yang diharapkan dalam memenuhi syarat dalam proses pembayaran," ucapnya.
Dia menambahkan, anggaran dana talangan tahun 2017 untuk jalan tol sebesar Rp 13,5 triliun. "Kalau dari sisi anggaran di tahun 2017 diawal kita mengalokasikan Rp 13,5 trilin untuk jalan tol namun dengan APBNP tambahan maka ada tambahan Rp 12 triliun maka totalnya jadi Rp 25,2 T untuk total dnaa talangan jalan tol," pungkasnya.
Baca juga:
Revisi PP, Jokowi perintahkan BUMN bangun ruas tol yang tak dilirik swasta
Presiden Jokowi tugaskan Hutama Karya kelola ruas tol akses Tanjung Priok
Nasib Musala Al-Ismati Rachman berdiri terlantar di tengah proyek Tol Cijago
Sistem ganjil genap di ruas tol Jakarta-Cikampek belum pasti berlaku
Memantau progres pembangunan seksi II Tol Cijago