Belajar dari Korea, RI ingin bangun pemerintahan kelas dunia
Indonesia dan Korea ingin saling berbagi pengetahuan soal penerapan e-goverment.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menerima kunjungan Minister of the Interior (Menteri Dalam Negeri) Republik of Korea (ROK) Hong Yun Sik. Indonesia dan Korea ingin saling berbagi pengetahuan soal penerapan e-goverment.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan Indonesia bisa belajar dari Korea yang telah berhasil menerapkan e-goverment. Kebijakan pemerintah berbasis elektronik adalah pondasi utama kemajuan bangsa.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kahrudin Yunus menerapkan konsep 'Bersamaisme' dalam ekonomi? Dalam konsep Yunus, ia cenderung menekankan pada instrumen yang dipakai dalam menetapkan harga dan prinsip perdagangan.
-
Kenapa Raffi Ahmad berharap CPCM bisa membantu meningkatkan ekonomi di Indonesia? Raffi Ahmad berharap CPCM bisa ngebantu bangkitin ekonomi di Indo.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Kurniawan Dwi Yulianto dianggap sebagai apa? Pria kelahiran Magelang ini dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.
-
Siapa saja yang berperan penting dalam keberhasilan transformasi industri di Indonesia? “Capaian transformasi industri saat ini merupakan hasil kerja banyak pihak yakni dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, dan terutama dari para pelaku industri sendiri.
"Korea mempunyai pengalaman sukses dalam penerapan e-Government, untuk itu akan sangat bermanfaat apabila kami belajar dari Korea Selatan," ujar Yuddy di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (3/3).
Menurut dia, penerapan e-Government merupakan salah satu upaya nyata dalam mendukung pelaksanaan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam agenda prioritas Nawa Cita di poin dua yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sub agenda prioritas dalam mewujudkan nawa cita itu ialah membangun transparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi, dan membuka partisipasi publik.
Poin kedua Nawacita tersebut merupakan rujukan utama bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan berkelas dunia pada 2019. Dengan demikian, kata Yuddy Indonesia juga mampu mampu bersaing di tingkat global, khususnya di kancah pasar bebas ASEAN.
Dia mengatakan dengan adanya forum kerja sama antara kedua negara ini diharapkan dapat mendorong terlaksananya kebijakan di bidang e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Kebijakan tersebut sebagai langkahperbaikan terhadap pola tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung jalannya administrasi pemerintahan dan pembangunan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan efisien," jelas dia.
Pada kesempatan tersebut sekaligus akan diresmikan Kantor Pusat Kerja Sama E-Government (Electronic Government Cooperation Center-EGCC) sebagai sarana untuk memfasilitasi kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Korea khususnya di bidang E-government.Dengan terbentuknya EGCC ini, maka kedua negara dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang E-Government dan reformasi birokrasi.
"Lebih jauh lagi, melalui EGCC ini memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk mengembangkan berbagai bentuk kerja sama lainnya dalam berbagai hal, seperti: E-Government master plan, pertukaran pengalaman dalam rangka peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang E-Government, dan sebagainya yang dapat memberi manfaat bagi kemajuan kedua negara, " pungkas Yuddy.
Baca juga:
Sandiaga Uno yakin benahi birokrasi tak perlu pakai sistem keras
Menteri Yuddy sebut korupsi bikin birokrasi RI jauh dari harapan
Pemprov Jabar pangkas birokrasi untuk memaksimalkan penyerapan APBD
Menteri Yuddy: PNS harus menasional, tak hanya berkutat di daerah
Jokowi: Kita butuh birokrasi yang melayani dan responsif