Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2023 sebesar Rp1.572,2 triliun.
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasinya turun 5,94 persen (yoy).
- Terungkap, Menantu Dibunuh Mertua di Pasuruan Ternyata Mahasiswi UT Unair
- Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk
- Mantan Dirut Pengelola Tol Japek Jadi Tersangka Korupsi Proyek Tol MBZ
- Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi
"Dari pagu anggaran dengan total belanja Rp1.572,2 triliun ini sebetulnya belanja pemerintah pusat dibandingkan tahun lalu turun 5,9 persen,"
ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (25/11).
Ia menyebut pemerintah akan melalukan penyisiran terhadap anggaran pada dua bulan ke depan.
Untuk melihat realisasi alokasi anggaran yang sudah dipagukan di dalam APBN.
merdeka.com
"Inilah makanya penting pada bulan November Desember ini belanja Kementerian lembaga dan non KL akan semakin disisir untuk dilihat apakah mereka bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN," terang dia.
Bendahara Negara itu menyampaikan realisasi tersebit terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp768,67 triliun atau 76,80 persen dan belanja non-K/L Rp803,55 triliun atau 64,51 persen dari pagu anggaran.
"Belanja Kemeterian dan lembaga mencapai Rp768,67 triliun atau 76,80 persen dati total pagu yang ditetapkan ke seluruh K/L, ini terutama belanja yang cukup terlihat adalah pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas dan berbagai belanja bansos," terang dia.
Realisasi belanja non K/L antara lain perlindungan sosial terealisasi Rp19,6 triliun, kartu sembako Rp36,3 triliun, jaminan kesehatan Rp38,6 triliun, bansos pangan Rp8,2 triliun.
"Belanja non KL tadi langsung dinikmati oleh masyarakat dari mulai perlindungan sosial dalam hal ini PKH sudah Rp19,6 triliun kartu sembako Rp36,3 triliun untuk 18,5 juta masyarakat,"
kata Sri Mulyani.
Subsidi kompensasi untuk listrik sudah terealisasikan sebesar Rp83,4 triliun. Kemudian BBM Rp97,2 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp52,2 trilun dan subsidi perumahan Rp724,2 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat untuk petani sebesar Rp 1,2 triliun dan bantuan alsintan Rp574,6 miliar dan bantuan ternak rp196,6 miliar.
Kemudian di sektor pendidikan yang dinikmati langsung oleh masyarakat antara lain Kartu Indonesia Pintar Rp8,4 triliun, Program KIP Kuliah Rp11,4 triliun.
Lalu Dana Bos Rp10,5 triliun dan Bantuan Operasi Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp4,6 triliun. Terakhir Kartu Prakerja Rp4,3 trilun.
Untuk pembangunan infrastruktur Rp129,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan sarana pendidikan, sanitasi/persampahanm SPAN, jalan jembatan, rel KA, bandara, pelabuhan, bendungan dan irigasi.
Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah juga memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami bencana.
Sampai Oktober 2023 sudah terealisir Rp1,8 triliun untuk korban gempa Cianjur yang dibelanjakan untuk pembangunan rumah sebanyak 42.400 unit.