Beli rumah subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah dapat asuransi ini
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, MBR yang membeli rumah subsidi akan mendapat tanggungan asuransi dalam beberapa hal, seperti jika terjadi kebakaran, asuransi jiwa, hingga default untuk kreditnya.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah-rumah subsidi dalam memenuhi target Program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain mendapatkan rumah subsidi, MBR pun bisa mendapatkan asuransi perumahan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, MBR yang membeli rumah subsidi akan mendapat tanggungan asuransi dalam beberapa hal, seperti jika terjadi kebakaran, asuransi jiwa, hingga default untuk kreditnya.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
"Misalnya, mereka diberhentikan kerja dan tidak bisa membayar, itu ter-cover. Tapi kalau misalnya ada bencana, itu belum disebutkan asuransinya. Ini yang sedang kita bahas, bagaimana kalau terjadi sebuah bencana," kata Lana di Jakarta, Kamis (23/8).
Sebagai rujukan, dia mengatakan telah belajar dari dampak kasus gempa yang terjadi di Lombok. "Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi bencana di lokasi-lokasi lain, karena Indonesia juga terletak di ring of fire. Jadi mungkin saja di lokasi lain juga bisa terkena," imbuhnya.
Meski demikian, program Sejuta Rumah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah saja, namun juga ada sedikit porsi bagi golongan masyarakat non-MBR.
"Yang non-MBR itu kan porsi yang dibangun. Nah mereka kan ambil KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang komersial, yang akan lebih terpengaruh dengan kebijakan Bank Indonesia dan OJK. Kalau subsidi itu benar-benar rumah yang dibangun pengembang yang harganya sesuai dengan harga subsidi," jelasnya.
"Di UU (Undang-Undang) urusannya MBR itu pemerintah. Kalau yang non-MBR tidak diurus, hanya dicatat saja bahwa itu termasuk dalam Program Sejuta Rumah," tambah dia.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan, hingga 20 Agustus 2018, progres Program Sejuta Rumah tercatat mencapai 582.638 unit rumah. Jumlah tersebut naik sekitar 60.000 unit dari 31 Juli 2018, yang sebanyak 520.034 unit rumah.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menargetkan bisa menyalurkan sekitar 30.000 unit rumah lagi hingga penghujung Agustus ini.
"Dan ini memang targetnya 1 bulan antara 100.000 sampai 125.000 (unit rumah baru terbangun). Masih 10 hari lagi, bisa sampai 610.000 di akhir Agustus. Saya akan coba tambah 30.000 lagi sampai akhir bulan," jelasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/8).
Dia pun optimistis dapat mencapai pembangunan sebanyak 1,2 juta unit hingga akhir tahun sesuai yang dicanangkan Program Sejuta Rumah. "Saya masih optimis, masih punya waktu 4,5 bulan lagi," katanya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BTN: Sektor perumahan masih kuat dan minim terdampak ekonomi global
Kementerian PU-PR bangun 582.638 unit rumah murah per 20 Agustus
Genjot program satu juta rumah, BTN kembali gelar Properti Award 2018
Pemerintah kembangkan rumah anti gempa dengan teknologi RISHA
Dana FLPP berkurang, backlog rumah turun 5,4 juta pada 2019