Benahi rantai pasok pangan impor, Sofyan Djalil gandeng KPK
"Ditenggarai ada kebocoran pada sisi impor seperti penyelundupan."
Kementerian Koordinator Perekonomian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membenahi rantai pasok pangan impor.
"Intinya improvement sistem yang diperkirakan masih banyak kekurangan, itu direkomendasikan oleh KPK. Ditenggarai ada kebocoran pada sisi impor seperti penyelundupan, tetapi policy ini penting untuk diperbaiki," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan IPK kuliah dihitung? Ini adalah nilai hasil kumulatif mulai dari semester pertama hingga semester akhir. Secara umum, nilai IPK didapat dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang diambil dan SKS mata kuliah.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Diharapkan, lanjut Sofyan, kerja sama ini juga dapat menyediakan sistem responsif terhadap pengaduan.
"Selama ini ada pengaduan, tetapi tidak ada mekanisme untuk menindaklanjutinya."
Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki mengatakan pihaknya memang menemukan kejanggalan dalam rantai pasok pangan impor. Ini merugikan konsumen dan produsen.
"Hasil kajian kami, melihat panjang sekali value change yang akhirnya produsen dan konsumen sama-sama rugi. Ini minta ditangani segera dan ini timingnya tepat," ucapnya.
"Sebetulnya hasil kajian ini sudah disampaikan 3 bulan lalu dan mulai dilakukan pengawasan. Dalam hal ini KPK melakukan pencegahan praktik korupsi dalam kegiatan impor yang dilakukan kementerian atau lembaga untuk menjamin kemakmuran rakyat."
(mdk/yud)