Benarkah Prabowo Bakal Potong Subsidi BBM untuk Program Makan Gratis? Begini Penjelasan TKN Prabowo-Gibran

Benarkah Prabowo Bakal Potong Subsidi BBM untuk Program Makan Gratis? Begini Penjelasan TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno membantah rencana pemangkasan subsidi energi termasuk subsidi BBM untuk realisasi program makan gratis. 

Program makan gratis merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres.

"Enggak seperti itu. Kita punya subsidi energi tahun lalu Rp500 triliun, tahun ini Rp350 triliun, dari total subsidi energi itu terbesar porsinya adalah untuk subsidi Pertalite dan subsidi LPG 3 kg, itu terbesar," ujar Eddy saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (16/2).

Eddy menuturkan, jika melihat pemanfaatan subsidi BBM yaitu Pertalite, maka subsidi tersebut justru banyak yang tidak tepat sasaran.

"Yang hari ini membeli Pertalite, membeli LPG 3 kg itu 80 persen pembelinya adalah kaum mampu, bukan justru mereka mereka yang berhak membeli, yang mampu kan enggak berhak," ujar Eddy.

Kondisi ini yang nantinya akan dievaluasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran nanti jika dinyatakan secara sah terpilih menjadi presiden.

"Kalau ini kita evaluasi, kita tata untuk pemberian subsidinya tepat sasaran, anggaran subsidi energi kan tidak perlu sebesar itu. Jadi tidak ada memangkas BBM," pungkasnya.

Adapun langkah kedua untuk menekan anggaran subsidi energi ini, kata Eddy, adalah dengan memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri.

"Kita manfaatkan sumber-sumber energi dalam negeri yang sifatnya hijau seperti surya, seperti air, seperti panas bumi supaya apa, mengurangi ketergantungi terhadap impor, impor apa, impor bbm, LPG 3 KG. Dengan cara begitu kan artinya ada penghematan juga," ujarnya.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Bloomberg, Eddy mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan melakukan penyesuaian subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan setelah resmi menjabat pada Oktober mendatang.

"Sekitar 80 persen dari Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsisi solar dan LPG 3 kg, ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi," kata Eddy.

Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14 persen.

"Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” tutur Eddy.

Eddy menuturkan, program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp347,6 triliun atau sekitar 1,65 persen dari PDB.

Eddy bahkan menyebutkan, untuk membantu memuluskan jnji kampanyenya itu, Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, termasuk dengan mengundang partai-partai lain seperti calon terdepan PDI-P.

Tidak hanya itu, Prabowo bahkan mungkin merekrut calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya.

"Dia menilai itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan," tutup Eddy.