Beragam Alasan Penyaluran Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi di BPD Lamban
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menempatkan dana pemerintah kepada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp14 triliun dengan target penyaluran Rp29,11 triliun. Jumlah yang sudah terealisasi sebesar 85,59 persen atau Rp24,92 triliun pada Desember ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menempatkan dana pemerintah kepada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp14 triliun dengan target penyaluran Rp29,11 triliun. Jumlah yang sudah terealisasi sebesar 85,59 persen atau Rp24,92 triliun pada Desember ini.
Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, membeberkan alasan realisasi penyaluran dana Penempatan Uang Negara (PUN) belum 100 persen. Dia mengakui bahwa ada sejumlah kendala dalam penyaluran dana PUN di 11 BPD itu. Di mana, dari 11 BPD, Ban DKI memiliki kendala terbanyak.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Kenapa Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat FDIC? “Kita patut belajar bagaimana AS mampu mengatasi situasi genting akibat penarikan simpanan di bank besar-besaran secara cepat atau dikenal sebagai bank run." "Kejadian ini kemudian mengakibatkan kolapsnya sejumlah bank besar di AS hingga mengguncang pasar keuangan global. Namun, FDIC mampu mengatasi fenomena bank gagal ini dengan menempuh upaya resolusi yang menjamin pengembalian simpanan seutuhnya, bahkan simpanan yang melebihi batas penjaminan,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Pusat FDIC, Washington DC, AS, pada Senin (10/10).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
Kendala yang dialami BPD DKI, yang pertama yaitu karena permintaan terhadap kredit menurun. "Terkait menurunnya permintaan kredit ini juga dialami BPD Kalbar dan Sumut. Kita tahu ini karena memang kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih," ujar Indah saat Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (10/12).
Selain itu, kendala lainnya dikarenakan penyaluran kredit yang menggunakan dana PUN lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit talangan kepada BUMD dan anak/ cucu BUMN.
Masalah lain yang dihadapi BPD DKI yaitu jangka waktu penempatan uang negara yang hanya enam bulan. Padahal, jangka waktu pemberian kredit di kisaran 3 tahun. "Bank Sulselbar juga sama seperti Bank DKI soal gap jangka waktu PUN yang hanya 6 bulan," ujarnya.
Selanjutnya
Kendala penyaluran dana PUN yang dihadapi Bank Sumut lainnya yaitu terdapat beberapa pipeline penyaluran kredit sindikasi yang masih tertunda realisasinya. Selain itu, lanjut Indah, Bank Sumut juga lebih selektif dalam menyalurkan kredit.
Sementara, kendala yang dihadapi BPD Bali karena leverage dana PUN Bali tercatat 1,8 kali dari nilai penempatan. "Saat ini Bali mengharapkan tambahan plafon, selain itu Bank BPD Bali juga akan mengajukan ke pemerintah terkait perpanjangan jangka waktu penempatan dana PUN ini," kata politisi dari fraksi PDIP itu.
Dari 11 BPD, ada 6 BPD yang tidak memiliki kendala dalam penyaluran dana PUN. Keenam BPD tersebut yaitu Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jambi, Bank Sulutgo, dan Bank BPD DIY.
(mdk/bim)