Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal
Sepanjang 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya SVB hingga Signature Bank of New York.
Sepanjang 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya Silicon Valley Bank (SVB) hingga Signature Bank of New York (SBNY).
Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal
Sepanjang tahun 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya Silicon Valley Bank (SVB) hingga Signature Bank of New York (SBNY). Fenomena bank gagal ini turut memicu kekhawatiran di pasar keuangan global. Akan tetapi, Lembaga Penjamin Simpanan AS atau Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mampu meredam hal tersebut melalui upaya resolusi bank gagal.
Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut mengapresiasi keberhasilan tersebut.
“Kita patut belajar bagaimana AS mampu mengatasi situasi genting akibat penarikan simpanan di bank besar-besaran secara cepat atau dikenal sebagai bank run." "Kejadian ini kemudian mengakibatkan kolapsnya sejumlah bank besar di AS hingga mengguncang pasar keuangan global. Namun, FDIC mampu mengatasi fenomena bank gagal ini dengan menempuh upaya resolusi yang menjamin pengembalian simpanan seutuhnya, bahkan simpanan yang melebihi batas penjaminan,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Pusat FDIC, Washington DC, AS, pada Senin (10/10).
Melalui pertemuan ini, Puteri pun mempertanyakan terkait strategi FDIC dalam memenuhi pengembalian simpanan nasabah di bank gagal, khususnya simpanan nasabah yang melebihi batas penjaminan FDIC sebesar 250 ribu dolar AS per deposan per bank.
"Porsi simpanan yang tidak terjamin melebihi batas penjaminan di kedua bank ini ternyata cukup besar. Untuk itu, bagaimana strategi FDIC memulihkan simpanan nasabah. Apakah nantinya FDIC juga akan mempertimbangkan untuk meningkatkan batas penjaminan untuk mengakomodir porsi deposan dengan jumlah yang lebih besar,” tanya Puteri.
Lebih lanjut, Puteri mengungkapkan suatu bank tidak hanya penting dalam memenuhi kebutuhan permodalan, tetapi juga harus disertai kemampuan tata kelola yang baik untuk mencegah timbulnya moral hazards.
“Kegagalan SVB terjadi karena persoalan kurangnya manajemen mengantisipasi risiko suku bunga dan pengelolaan likuiditas yang memadai. Begitupun, kasus SBNY yang mengabaikan rekomendasi dari FDIC."
"Padahal, SBNY tumbuh pesat akibat simpanan yang tidak terjamin, tapi tidak diiringi dengan manajemen likuiditas yang baik,” urai Puteri.
Orang lain juga bertanya?
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang ingin didalami Komisi XI DPR terkait mata uang digital? 'Setelah berjalan selama 4 bulan, apa saja hasil evaluasi dan tantangan Bank Sentral Spanyol terkait percobaan tersebut. Lalu, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menerapkan CBDC sepenuhnya di Spanyol.
-
Kenapa Komisi XI minta BPS fokus pada data Pemilu? Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapapenting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,' ucap Puteri.
-
Bagaimana Komisi III ingin kasus GT diselesaikan? Lebih lanjut, Sahroni ingin kasus ini segera diselesaikan secara objektif dan profesional. Legislator DKI Jakarta ini tidak ingin adanya upaya-upaya intervensi yang dilakukan oleh pihak tertentu ke dalam kasus ini. 'Dan saya minta kasus ini diselesaikan secara tegas, objektif, dan profesional. Hukum kita tidak boleh tebang pilih. Anak siapapun tidak boleh kebal hukum karena kita adalah negara hukum. Semuanya tanpa terkecuali harus tunduk kepada hukum,' tambahnya.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
LPS Indonesia Tingkatkan Pengawasan
Berkaca pada kasus kegagalan SVB dan SBNY, Puteri berharap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta otoritas lainnya di Indonesia bisa meningkatkan pengawasan dan pengaturan,khususnya terhadap manajemen risiko likuiditas untuk mencegah kejadian terulang kembali.
