Beras Masih Mahal, Pemerintah Diminta Segera Stabilisasi Harga Pangan
Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.
Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.
-
Di mana Verrel Bramasta bertugas sebagai anggota DPR RI? Sebagaimana diketahui, Verrell resmi dinyatakan lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII. Ia mengalahkan sejumlah nama yang juga diusung PAN. Dapil ini meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Mengapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
Beras Masih Mahal, Pemerintah Diminta Segera Stabilisasi Harga Pangan
Harga beras terpantau masih mahal. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.
Sementara, harga beras kategori medium berada pada Rp14.230,- per Kg. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendukung upaya pemerintah dalam stabilisasi harga beras.
“Pastinya, kami turut prihatin dan merasakan betul kegelisahan masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, karena harga beras yang masih mahal. Apalagi, saat ini kita sedang Ramadhan, dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,” ungkap Puteri.
Sebelumnya, pemerintah melalui BULOG memang sudah membanjiri sejumlah pasar induk dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Termasuk menggelontorkan beras SPHP di Pasar Johar Karawang yang mencapai 200-300 ton per hari guna meredam dan menurunkan harga beras di pasaran.
“Saya kira program SPHP ini juga perlu diawasi supaya pasokannya terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran kepada konsumen. Ini karena Ombudsman RI menyebut jika pasokan beras SPHP Bulog berlebihan maka ada dugaan dikemas kembali menjadi beras komersil, mengingat kualitasnya yang tidak jauh berbeda."
merdeka.com
"Kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Karenanya, kami harap hal ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ucap Puteri.
Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa (19/3), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun untuk bantuan beras selama 6 bulan hingga Juni 2024.
Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada 22 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Pemerintah telah melakukan langkah dengan pengadaan beras luar negeri melalui impor dan juga melakukan stabilisasi melalui intervensi dari distribusi harga pangan, terutama beras.” ungkap Sri Mulyani.
Menutup keterangannya, Puteri pun menekankan bahwa penyaluran bantuan pangan harus tepat sasaran untuk menjamin kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu.
“Bantuan ini tidak hanya penting untuk menjaga konsumsi masyarakat. Tetapi, juga dapat menjadi upaya untuk pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan. Karenanya, kami mendorong agar pemerintah bisa terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial tersebut,” tutup Puteri.