Bertemu WTO, Pemerintah Jelaskan Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel
Pemerintah Indonesia menjalani serangkaian pertemuan dari pagi hingga malam di kantor pusat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade organization/WTO) di Jenewa, Swiss, pada Kamis (30/1), dalam rangka membahas keberatan Uni Eropa terhadap kebijakan mineral dan batubara pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia menjalani serangkaian pertemuan dari pagi hingga malam di kantor pusat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade organization/WTO) di Jenewa, Swiss, pada Kamis (30/1), dalam rangka membahas keberatan Uni Eropa terhadap kebijakan mineral dan batubara pemerintah Indonesia. Uni eropa meminta penjelasan pemerintah Indonesia melalui WTO karena membatasi ekspor nikel mentah ke Eropa.
"Indonesia saat ini sedang dalam tahapan mengembangkan produk ekspor yang bernilai tambah. Kita tidak lagi sekadar mengandalkan ekspor produk mentah, agar nilai tambahnya lebih besar lagi bagi negara. Pemerintah Indonesia tentu sangat mengharapkan hasil positif dari proses konsultasi ini guna memperlancar hubungan perdagangan dengan Uni Eropa," kata Wakil Mentri Perdagangan, Jerry Sambuaga yang mewakili pemerintah di forum tersebut, melalui keterangan resminya, Jumat (31/1).
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Bagaimana Kemendag mendorong peningkatan hubungan perdagangan antar negara APT? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Siapa yang diundang Kemendag untuk berdiskusi tentang perdagangan? Wamendag Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Hal ini disampaikan Wamendag Jerry saat menghadiri undangan Dialog Bersama Perkumpulan Pengusaha Kalianak (PPK) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/1).
-
Apa yang Kemendag lepas untuk ekspor perdana ke Malaysia? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan konsultasi ini, pihak Uni Eropa menyampaikan beberapa keberatan terhadap dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait mineral dan batu bara. Dalam kesempatan itu pula, Wamendag mempertegas bahwa kebijakan itu merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia secara optimal dan berkelanjutan.
Hal ini dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pemerintah bertujuan mengurangi kemiskinan melalui upaya peningkatan nilai tambah produk-produk minerba.
Menurut Jerry, proses konsultasi dengan Uni Eropa berjalan lancar. Pemerintah Indonesia bertukar pandangan terkait kesesuaian kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait mineral dan batu bara dengan komitmen Indonesia di WTO.
Masih Butuh Penjelasan
Sementara pihak Uni Eropa masih memerlukan beberapa penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal yang paling positif dari pertemuan tersebut adalah ketika Uni Eropa meminta Indonesia untuk dapat diberikan jawaban lebih lanjut dalam waktu dekat serta terbuka terhadap kemungkinan penyelesaian sengketa ini melalui jalur damai (mutual agreed solution).
Sesuai dengan regulasi, apabila tidak tercapai kesepakatan pada pertemuan konsultasi ini, proses akan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa di WTO melalui pembentukan panel. Namun pemerintah Indonesia optimis jika rangkaian-rangkaian pertemuan konsultasi ini akan menghasilkan solusi yang sangat positif.
"Pemerintah Indonesia optimis proses konsultasi ini bisa membangun kesepahaman sehingga hubungan perdagangan bisa kembali lancar, sekaligus berita yang baik bagi para pelaku usaha dari kedua pihak. Dan sejauh ini tidak ada peningkatan tensi hubungan antara Uni Eropa dengan Indonesia," imbuhnya.
Delegasi Republik Indonesia dalam Forum WTO ini terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga (K/L) terkait serta para pemangku kepentingan di sektor tambang. Mereka dengan gigih bekerja sama dalam menyelesaikan hambatan perdagangan dengan mitra Uni Eropa.
(mdk/azz)