Bertolak ke Jepang, Menhub Ingin Percepat Pembangunan Infrastruktur Transportasi RI

Menhub berharap, Pemerintah Jepang dapat ikut mendorong perusahaan dan konsorsium Jepang yang berpartisipasi dalam proyek untuk lebih serius berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek sesuai yang diharapkan.

2021-09-05 17:00:00

Kementerian Perhubungan meminta Pemerintah Jepang untuk memastikan percepatan kerja sama pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Ini sangat penting agar semua dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target waktu yang telah ditetapkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi secara khusus bertolak ke Jepang untuk bertemu langsung dengan sejumlah pihak di Jepang seperti Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism) AKABA Kazuyoshi, Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Jepang, Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda.

Kemudian dari pihak lembaga keuangan Jepang yaitu Chief Executive Officer (CEO) Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda, serta beberapa pihak non-pemerintah Jepang lainnya.

Ini dilakukan untuk memastikan percepatan sejumlah proyek pembangunan infrastuktur yang dikerjasamakan kedua negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Di antaranya pembangunan MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

"Kami ingin melakukan pertemuan Government to Government (G to G) dengan Pemerintah Jepang sehingga akan lebih memuluskan dan mempercepat kerja sama Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B) dalam empat proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang di kerjasamakan oleh kedua negara. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur nasional termasuk transportasi, kami menginginkan proyek kerjasama kedua negara ini dapat terus dipercepat dan berjalan sesuai dengan rencana," ujar Menhub dalam pernyataannya, Minggu (5/9).

Menhub berharap, Pemerintah Jepang dapat ikut mendorong perusahaan dan konsorsium Jepang yang berpartisipasi dalam proyek untuk lebih serius berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek sesuai yang diharapkan. Selain itu, Menhub juga mendorong Pemerintah Jepang untuk mengajak lebih banyak lagi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti proses tender beberapa proyek pembangunan infrastuktur transportasi di Indonesia.

Menhub menjelaskan, dari keempat proyek yang dikerjasamakan dengan Jepang, dua di antaranya masih perlu didorong keseriusan, komitmen dan upaya keras pihak Jepang, untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Sementara dua proyek lainnya tengah berproses dan diharapkan akan dapat terus berjalan sesuai rencana dan harapan.

Pada proyek MRT Fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang. Untuk itu Menhub meminta pihak Jepang untuk melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik segera dapat dilanjutkan.

Pada proyek Pelabuhan Patimban, Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Jepang untuk ikut mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-Indonesia dalam pengoperasian Car Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan Patimban, yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation yang saat ini masih dalam proses negosiasi. Selain itu, Menhub juga akan secara khusus mengupayakan kenaikan TKDN Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang dikerjasamakan dengan Jepang.

Proyek KPBU

Sementara, Indonesia menyambut baik ketertarikan Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU pembangunan Proving Ground di Bekasi. Saat ini proyek tersebut tengah dalam proses pelelangan, di mana ada terdapat perusahaan asal Jepang yang mengikuti lelang tersebut. Pemerintah Indonesia terus berharap akan terdapat perusahaan asal Jepang lainnya sehingga kompetisi dan proses lelang dapat menghasilkan yang terbaik.

Untuk pembangunan proyek Pelabuhan Patimban dan Proving Ground Bekasi, Menhub juga akan menjajaki untuk mendapatkan dukungan sumber pembiayaan dengan biaya yang kompetitif dan mampu memberikan bunga pinjaman yang rendah baik melalui investor maupun dari lembaga keuangan Jepang.

Kemudian, pada proyek Kereta Api Makassar-Parepare sudah berjalan sesuai rencana dan saat ini tengah dalam proses menuju Financial Close. Proyek ini terbagi menjadi 5 segmen, dan 1 segmennya diproyeksikan sudah akan dapat beroperasi di akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan Jepang dalam pengoperasiannya secara penuh dan ideal. Karena itu Menhub juga akan memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk mencari informasi mengenai kemungkinan pemberian hibah lokomotif dan gerbong kereta dari Jepang.

"Saya berharap kedatangan saya ke Jepang dapat membawa hasil baik, bermanfaat dan khususnya dapat mengatasi beberapa kendala yang terjadi, mendorong proses sekaligus percepatan pembangunan proyek infrastruktur transportasi Indonesia. Kami meyakini kelanjutan kerja sama kedua negara sangat penting dan bermanfaat untuk memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan hubungan ekonomi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam ikut membantu upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini," jelasnya.

Sebagai informasi, Menhub mendarat di Tokyo pada Minggu (5/9) disambut oleh Dubes Jepang. Kunjungan kerja akan berlangsung hingga Rabu (8/9) mendatang. Delegasi RI yang turut hadir selain dari Kemenhub adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta Kementerian Investasi.

Selama berada di Jepang, semua pertemuan dilakukan hanya di lingkungan hotel tempat menginap kecuali pertemuan dengan para Menteri Jepang. Seluruh delegasi RI diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat dan sangat khusus mengikuti aturan travel bubble yang berlaku di Jepang dan Indonesia serta kesepakatan di antara kedua negara.

(mdk/idr)