BI Optimistis RI Tumbuh 5,3 Persen 2022 Meski Ada Perang Rusia-Ukraina, ini Alasannya
Bank Indonesia (BI) optimistis ekonomi nasional dapat tumbuh positif di tengah tekanan geopolitik dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina yang tak kunjung berakhir. Yakni, mencapai 5,3 persen di 2022.
Bank Indonesia (BI) optimistis ekonomi nasional dapat tumbuh positif di tengah tekanan geopolitik dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina yang tak kunjung berakhir. Yakni, mencapai 5,3 persen di 2022.
"Pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 sampai 5,3 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam video konferensi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI - Juni 2022, Kamis (23/6).
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai USD140,2 miliar? Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar USD140,2 miliar.
Perry menyatakan, proyeksi ini sejalan dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Perkembangan tersebut tercermin dari berbagai indikator dini pada Mei 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir yang menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur, seiring dengan peningkatan mobilitas dan pembiayaan dari perbankan.
Selain itu, kinerja ekspor juga tetap kuat, khususnya pada komoditas batu bara, besi baja, dan biji logam, di tengah risiko tertahannya permintaan akibat perlambatan perekonomian global. Secara spasial, kinerja positif ekspor terjadi di seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera.
"Perbaikan ekonomi juga tercermin pada kinerja beberapa sektor utama, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi yang terus membaik," imbuh Perry.
Ke depan, perbaikan perekonomian domestik diprakirakan terus berlanjut didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha, di tengah tetap positifnya kinerja ekspor.
"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia," tutup Perry meyakinkan.
Syarat Capai Target Pertumbuhan
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto meminta, pemerintah untuk menunda rencana menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik pasca lebaran Idulfitri 2022. Diketahui, rencana penyesuaian harga tersebut mengemuka akibat meroketnya harga komoditas energi maupun pangan global.
Eko menyampaikan, penerapan penyesuaian harga sejumlah komoditas utama tersebut justru berpotensi membuat target pertumbuhan ekonomi 2022 meleset. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini mencapai 5,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy)
"Kalau ini bisa kita lakukan sebetulnya kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi (2022) 5,2 persen masih optimis bisa kita capai," kata Eko dalam webinar Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022, Rabu (11/5).
Eko menerangkan, penerapan kebijakan penyesuaian harga tersebut justru akan menghambat pemulihan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Padahal, daya beli penting untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat.
"Jadi, pasca lebaran ini (pemerintah) tidak segera menaikkan berbagai macam harga yang secara internasional ada kenaikan tapi ya sebisa mungkin harus kita tahan. Misalnya harga energi, LPG, Pertalite, listrik dan beberapa harga kebutuhan pokok," jelasnya.
Pun, lanjut Eko, saat ini tingkat konsumsi masyarakat masih belum pulih total pasca terdampak pandemi Covid-19. Dia mencatat, tingkat konsumsi masyarakat masih di bawah 5 persen hingga memasuki kuartal I-2022.
"Konsumsi belum pulih total belum mencapai 5 persen baru 4,3 persen," tutupnya.
Untuk itu, Eko meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk menerapkan kebijakan penyesuaian harga dalam waktu dekat ini. Menyusul, adanya sejumlah dampak buruk yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(mdk/bim)