BI ungkap penyebab inklusi keuangan Indonesia tumbuh lambat
Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Rahmi Artati, mengatakan inklusi keuangan hingga April 2018, telah mencapai 55 persen dari target pemerintah sebesar 75 persen pada 2019. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pencapaian inklusi keuangan masih lambat.
Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Rahmi Artati, mengatakan inklusi keuangan hingga April 2018, telah mencapai 55 persen dari target pemerintah sebesar 75 persen pada 2019. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pencapaian inklusi keuangan masih lambat.
"Perkiraannya, karena kita tidak melakukan survei hanya melakukan perhitungan statistik. Kira-kira ada di angka 50 sampai 55. Untuk jelasnya, kita tunggu hasil survei World Bank pada pertengahan April ini," ujar Rahmi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/4).
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
Salah satu hal yang membuat perkembangan inklusi keuangan masih lambat adalah jarak tempat tinggal masyarakat di daerah dengan bank atau layanan jasa keuangan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan rekening awal dinilai masih cukup mahal.
"Sekarang itu merupakan salah satu masalah bagi masyarakat yang diremote area, yang di urban. Kenapa mereka susah memiliki akses karena mereka selalu bilang pertama jauh, kedua biayanya cukup mahal bagi mereka," jelasnya.
Rahmi mengatakan, untuk mengantisipasikan masalah tersebut pemerintah bersama perbankan telah membuat beberapa solusi. Di antaranya, membuka agen layanan keuangan digital (LKD) di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.
"Sekarang kita membuka agen bank salah satunya mengefisienkan biaya. Karena buka kantor bank kan mahal, jadi dengan adanya LKD mereka jadi agen sehingga mereka (masyarakat) bisa menabung atau menarik uang," jelasnya.
Rahmi menambahkan, pemerintah bersama Bank Indonesia beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya inklusi keuangan. "Pertama, edukasi masyarakat. Kedua, jangan sampai diedukasi tidak ada implementasi. Untuk itu, kita bukakan mereka aksesnya dan ketiga kita fasilitasi terkait biaya yang dikeluhkan," jelasnya.
Baca juga:
Dukung program Jokowi, Bank Sinarmas buka 6.000 rekening Simpanan Pelajar
Bank Wakaf Mikro besutan OJK salurkan dana Rp 275 juta di Purwokerto
Bank Wakaf Mikro diharap bisa berantas rentenir di pedesaan
OJK sinergikan program inklusi keuangan dan BUMDes tangani ketimpangan ekonomi
OJK targetkan inklusi keuangan sentuh 75 persen di 2019
Realisasi proyek e-KTP terganggu hambat upaya inklusi keuangan RI
Terkendala data, masyarakat masih enggan manfaatkan lembaga keuangan