Biaya investasi dana pendidikan hingga rumah ditambah Rp 12,2 T
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui permohonan penambahan pembiayaan investasi sebesar Rp 12,2 triliun. Sehingga, pembiayaan investasi pada APBN 2017 sebesar Rp 47,5 triliun bertambah menjadi Rp 59,7 triliun di APBN-P 2017.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui permohonan penambahan pembiayaan investasi sebesar Rp 12,2 triliun. Sehingga, pembiayaan investasi pada APBN 2017 sebesar Rp 47,5 triliun bertambah menjadi Rp 59,7 triliun di APBN-P 2017.
"Penambahan pembiayaan investasi Rp 12,2 triliun bisa disetujui? Setuju!" Kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan biaya investasi tersebut digunakan untuk infrastruktur, pembiayaan UKM, dan dana abadi untuk pendidikan yang nantinya akan dimasukkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Selain itu, Komisi XI DPR RI juga menyetujui pemindahan nomenklatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi belanja perusahaan sebesar Rp 3,6 triliun. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana pemindahan tersebut dilakukan sesuai dengam azas akuntansi.
DPR juga menyetujui usulan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan sebesar Rp 13,45 triliun. Di mana, Rp 12 triliun untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang digunakan untuk pengadaan lahan dalam rangka pembiayaan infrastruktur, yang sebagian besar sudah dilakukan terutama untuk proyek Jawa.
Rp 8 triliun untuk penguatan peranan dana abadi di bidang pendidikan. Dan Rp 6,6 triliun untuk penggunaan Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yaitu perumahan, dalam rangka untuk menajamkan program dan sinkronidasi dengan dibuka subsidi selisih bunga.
"Jadi kita bukannya menurunkan program pemerintah di bidang pengadaan perumahan untuk MBR. Namun kami mengubah dalam bentuk investasi menjadi selisih bunga. Sehingga kita tidak membutuhkan Rp 6,6 triliun dari BTN. Dalam hal ini rumah ini sudah dijual kepada MBR. Mereka membeli dalam kontrak dengan BTN dalam bentuk pinjaman hanya membayarkan selisih subsidi bunga," pungkasnya.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yang menghadirkan Sri Mulyani? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
Baca juga:
DPR setuju tambah anggaran Kemenhan Rp 5,4 triliun
Kepala LKPP berharap tidak ada lagi pemangkasan anggaran
Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun
Pemerintah minta belanja Rp 25,5 T, termasuk untuk pindah Ibu Kota
Investment grade buat pemerintah pede tarik utang meski berisiko
Kemenkeu: Batas aman rasio utang 60 persen dari PDB, kita 28 persen
Jonan soal pemangkasan belanja: Kantor saya sekarang kayak pasar