BKPM girang akhirnya pemerintah cabut Perda penghambat investasi

"Yang menjadi keluhan-keluhan selama ini ada di peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pusat," ujar Lestari.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyambut baik adanya penghapusan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi. Presiden Joko Widodo sering kali mengeluhkan banyaknya regulasi yang membuat rendahnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia atau ease of doing business.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah, mengungkapkan keluhan para investor sejauh ini masih seputar tumpang tindih payung hukum. "Iya sangat membantu karena yang menjadi keluhan-keluhan selama ini ada di peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pusat," jelasnya di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (9/6).

Menurutnya, dengan penghapusan Perda tersebut, membantu memuluskan target investasi yang dicanangkan.

Sebelumnya, pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengumumkan pembatalan ribuan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah bermasalah yang dinilai menghambat investasi.

"Awal Juni ini kami targetkan selesai. Nanti setelah tanggal 10 bulan ini, pemerintah akan segera mengumumkan, Presiden menyatakan siap mengumumkannya," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat melangsungkan rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta.

Menurut Mendagri, ada dua tim yang bertugas dalam menyaring ribuan Perda bermasalah itu, pertama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kedua dari pemerintah provinsi (Pemprov).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Perda yang akan diumumkan telah dicabut itu adalah regulasi yang dianggap menghambat investasi, perizinan dan retribusi. Sedangkan penilaian lain seperti bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dan diskriminasi akan masuk pada tahapan berikutnya.

Menurut Tjahjo, pemerintah memang harus memangkas aturan yang bermasalah tersebut. Alasannya, terlalu banyak persoalan yang terjadi di daerah dikarenakan berbelitnya aturan.

"Itu baru masalah perda, belum lagi masalah peraturan menteri, surat edaran dan peraturan pemerintah," pungkasnya.

Baca juga:
Capai Rp 40 T, China jadi negara tertinggi manfaatkan layanan 3 jam
Per 1 Juni, layanan investasi 3 jam BKPM cetak 44.400 tenaga kerja
Singapura minat bangun industri farmasi Rp 55,6 M di Jabodetabek
Fakta di balik para pebisnis kaya China kuasai klub sepak bola dunia
Jepang siapkan Rp 900 miliar bangun 3 mal baru di Jabodetabek
Pemda dinilai jadi hambatan investasi masuk ke Indonesia
BKPM sebut 40 proyek dapat layanan kemudahan investasi