Bonus demografi RI jadi tantangan pangan pemerintah
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron mengatakan masih ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah terkait ketahanan pangan. Sehingga, harus ada evaluasi dan solusi agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron mengatakan masih ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah terkait ketahanan pangan. Sehingga, harus ada evaluasi dan solusi agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.
Herman menegaskan, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar tidak ada yang main-main dalam kebijakan pangan, seperti yang diamanatkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan.
"Ini harus kita lakukan evaluasi dan mencari jalan yang tepat. Bagaimana kita melihat jauh ke depan bagaimana pangan kita. Ini semata-mata kita mengangkat isu yang krusial bahwa pangan adalah hak asasi manusia, harus sampai ke individu secara cukup, bergizi, dan seimbang," ujar Herman dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9).
Dia menjelaskan, ke depan Indonesia dihadapkan pada permintaan pangan yang makin tinggi karena dipicu laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapat, pergesaran seleran konsumsi, konversi lahan, perubahan iklim global, dan konflik kepentingan di beberapa belahan dunia.
Pada saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada pendapatan yang tidak merata, dan juga kemiskinan. Sehingga pemerintah harus memikirkan bagaimana pembagian pangan ini bisa merata.
"Kita akan terus tumbuh dan Indonesia akan dikaruniai bonus demografi dengan usia produktif tinggi. Pada setiap negara jika usia produktif masyarakatnya tinggi, maka konsumsi akan lebih tinggi," imbuhnya.
Selain itu, antara konversi lahan dengan jumlah penduduk di Indonesia terjadi ketidakseimbangan. Herman mencatat, kondisi geografis daratan Indonesia hanya 190 juta hektare namun harus melayani 258 juta masyarakat. Sementara Australia daratannya sebesar 700 juta heltare tapi hanya melayani 24,5 juta penduduknya.
"Jadi di Australia, dibandingkan populasi dengan lahan saja sudah dipastikan daya tahan pangannya cukup tinggi. Tapi kalau Indonesia dengan kondisi geografis tersebut masih rentan dengan situasi pangan kita ke depan," jelasnya.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Baca juga:
Bantu RI jadi lumbung pangan dunia, Jhonlin Batu Mandiri investasi Rp 2,2 T
Konsumsi susu RI terus naik, diprediksi capai 1,14 juta ton di 2020
Kementan: Indonesia sudah berada di jalur tepat jadi lumbung pangan dunia di 2045
Menteri Rini dan Mentan Amran duduk bareng tingkatkan kesejahteraan petani
Ombudsman dorong pemerintah bentuk badan pengurus pangan
Sindiran menohok Jokowi ke sektor pangan, termasuk lulusan IPB malah kerja di bank