Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo Subianto, Tak Bahas Program Makan Bergizi Gratis
Pertemuan sendiri dilanjutkan dengan pembahasan RAPBN 2025 yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono atau Tommy membongkar isi pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Tommy menyebutkan, pembicaraan antara Sri Mulyani dan Prabowo terkait mengenai pelaksanaan APBN 2024 jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Dia menyebut pertemuan sendiri berlangsung hangat memakan waktu hampir 3 jam.
"Pertemuan dimulai dengan pembahasan yang ringan karena sebagai menterinya Presiden Jokowi, tapi dilanjutkan hal-hal yang sangat substantif dalam hal ini kita membicarakan APBN 2024," kata Tommy dalam acara Ramah Tamah bersama awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/9).
Tommy menambahkan, pertemuan sendiri dilanjutkan dengan pembahasan RAPBN 2025 yang akan segera disahkan oleh DPR RI. Dalam hal ini, Prabowo meminta langsung pandangan Sri Mulyani terkait arah RAPBN 2025 di tengah ketidakpastian perekonomian global.
"Kita ketahui RAPBN 2025 akan diketok oleh DPR RI, presiden terpilih juga ingin tahu mengenai dinamika ekonomi global, jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, demikian," tegasnya.
Dia menegaskan pembahasan antara Sri Mulyani dan Prabowo tidak membahas secara spesifik program makan siang gratis. Mengingat, telah ditetapkan anggaran untuk program yang dinamai makan bergizi gratis (MBG) tersebut sebesar Rp71 triliun pada RAPBN 2025.
"Kita harapkan bahwa MBG itu akan berjalan lancar, MBG malah nggak terlalu dibahas karena sudah dianggap dan terus yang berlangsung," tandas dia.
Program Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025
Program makan bergizi gratis (MBG) milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan sudah masuk dalam postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2025. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara ini telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR RI. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF).
"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ungkap Sri Mulyani usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).
Sesuai dengan arahan, Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas dari Presiden terpilih. Salah satunya makan bergizi gratis.
"Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025" ungkap Sri Mulyani.
- Momen Haru & Romantis Eks Suami Istri Baikan Usai 22 Tahun Bercerai, Sang Putri Gembira Sampai Menangis
- Amarah Zulkifli Syukur Eks Timnas Pelatih PON Sulteng, 'Keramasi' Habis Wasit Depan Polisi
- Mengenal Istilah Petconomy, Tren Masyarakat Habiskan Uang Setara UMR Jakarta untuk Hewan Peliharaan
- Cerita di Balik Manisnya Kue Cubit, dari Dapur Biarawati Belanda hingga Jadi Jajanan Khas Jakarta
- Awalnya Ceria, Potret Rayyanza yang Tiba-tiba Ketakutan Usai Dengar Suara saat Tidur Bareng Nagita Slavina
-
Sulaeman
Berita Terpopuler
-
Arsjad Rasjid Minta Bantuan Jokowi Atasi Kisruh Pengangkatan Anindya Bakrie Sebagai Ketua Kadin
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Ahmad Luthfi Ungkap Pesan Jokowi untuk Dirinya, Tuntaskan Masalah di Jateng
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Prabowo Ucapkan Kata Menyentuh Bikin Jokowi Terharu, Luhut Datang Beri Hormat
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Menohok Pesan Jokowi Depan Prabowo "Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem Rugikan Rakyat!"
merdeka.com 15 Sep 2024
