Bos Bappenas Sebut RI Harus Tiru Meksiko dan New York Bangun Angkutan Massal
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam membangun angkutan massal perkotaan, Indonesia dapat mencontoh dan belajar dari Meksiko dan New York. Menurutnya, kedua negara tersebut sudah cukup matang dalam urusan angkutan masal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam membangun angkutan massal perkotaan, Indonesia dapat mencontoh dan belajar dari Meksiko dan New York. Menurutnya, kedua negara tersebut sudah cukup matang dalam urusan angkutan masal.
"Kita belajar contoh kasus Meksiko, mereka dapat membangun skema dukungan finansial dari Pemerintah Federal melalui trust fund untuk membangun angkutan umum masal perkotaan yang dikelola oleh Bank Pembangunan Federal atau Banorbas," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kapan jalur kereta api Jogja-Bantul ditutup? Karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, PJKA akhirnya menutup jalur tersebut pada tahun 1973.
-
Dimana Indonesia menunjukkan upaya untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan? Airlangga Tunjukkan Upaya Indonesia Wujudkan Transportasi Berkelanjutan dalam High-Level Dialogue
-
Mengapa transportasi darat menjadi begitu penting di Indonesia? Transportasi darat memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.
-
Siapa yang membongkar jalur kereta api Jogja-Bantul? Pada tahun 1943, pekerja Romusha Jepang membongkar jalur kereta api untuk segmen Palbapang-Sewugalur untuk pembangunan jalur kereta api di tempat lain dan mengubah jalur Yogyakarta-Palbapang dari lebar sepur 1.435 mm menjadi 1.067 mm.
-
Kenapa jalur kereta api Jogja-Bantul ditutup? Karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, PJKA akhirnya menutup jalur tersebut pada tahun 1973.
Dia menyebut, dukungan finansial dari Pemerintah Federal tersebut dapat digunakan untuk membiayai sampai dengan 50 persen biaya studi, capacity building dan penyiapan proyek, dan sampai dengan 50 persen biaya pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan.
Untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Federal tersebut, pemerintah daerah harus memperkuat institusi penyelenggara angkutan umum, merencanakan dan membangun mobilitas perkotaan, menanggung 50 persen dari biaya studi dan penyiapan proyek, menanggung 50 persen dari pembangunan infrastruktur, dan mengikut sertakan partisipasi swasta untuk pembiayaan sarana.
"Pada sisi lain, Banorbas juga mengelola jalan-jalan toll milik Pemerintah Federal, sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk membiayai trust gund untuk membangun angkutan umum masal perkotaan," jelas Bambang.
Di samping itu, Indonesia juga perlu belajar dari New York melalui Metropolitan Transportation Authority (MTA) mengelola integrasi pendapatan sektor transportasi. Baik dari tiket maupun non-tiket, dari beberapa kota yang berebeda dalam satu kawasan metropolitan untuk membiayai angkutan umum yang terintegrasi yang melayani lintas wilayah.
MTA juga didirikan karena sebelumnya angkutan umum massal di New York juga mengalami degradasi pelayanan, sehingga share nya rendah dan tidak berkontribusi terhadap kinerja lalu lintas.
"Pada sisi lain pendapatan dari pengelolaan toll dan tunel mendapatkan keuntungan. Pada akhirnya pemerintah federal membentuk MTA untuk mengelola beberapa pelayanan sektor transportasi yang di miliki oleh beberapa kota yang berbeda untuk mengintegrasikan pelayanan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum masal," jelasnya.
Menurut Bambang, penyediaan transportasi umum massal di wilayah perkotaaan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini upaya-upaya kota-kota di Indonesia untuk membangun transportasi massal perkotaan masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya rendahnya kapasitas fiskal, kapasitas institusi, dan kapasitas sumber daya manusia.
"Dengan pengecualian Jakarta dengan MRT dan BRT dan Palembang dengan LRT, kota-kota besar lain belum pernah membangun angkutan umum massal perkotaan baik BRT, LRT maupun MRT," katanya.
Oleh karena itu, pembangunan angkutan umum massal di perkotaan membutuhkan strategi dan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan angkutan massal di daerah dengan mengakomodasi aspek teknis, pendanaan, dan kelembagaan secara komprehensif.
Saat ini skema dukungan yang diberikan pemerintah pusat masih belum seragam seperti pada kasus LRT Sumsel yang menggunakan 100 persen biaya APBN, MRT Jakarta dengan pembiayaan 49 persen dukungan APBN dan 51 persen berupa pinjaman, dan LRT Jabodebek yang diwujudkan melalui Sinergi dukungan BUMN.
Sebelumnya, Bambang mengatakan salah satu yang akan menjadi fokus dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengenai transportasi publik perkotaan. Di mana, pemerintah menginginkan agar transportasi massal dapat terkoneksi dengan wilayah-wilayah penyanggah Ibu Kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Dia menjelaskan, fokus ke depan pemerintah, adalah ingin membentuk kelembagaan badan atau otoritas transportasi perkotaan dengan ruang lingkup metropolitan. Sehingga tidak ada lagi terkotak-kotakkan oleh batas administratif.
"Itu lebih kepada otoritas untuk satu jenis public service misalnya transport authority yang mencakup wilayah metropolitan sehingga semua pemerintah kota di situ terlibat dan mereka masing-masing punya andil baik secara finansial maupun andil dalam pengambilan keputusan," jelasnya.
Baca juga:
Menjajal Kenyamanan Royal Trans, Bus Bertarif Rp 20 Ribu
Bos Bappenas Sebut Subsidi Angkutan Umum Lebih Penting dari BBM
Pemerintah Ingin Ada Lembaga Atur Integrasi Transportasi Umum Antar Kota
Antisipasi Mahalnya Harga Tiket Pesawat, Menhub akan Operasikan Lebih Banyak Bus
Rencana Perpanjangan Rute MRT ke Tangerang Masuk Studi Kelaikan
Pemprov DKI Targetkan 312 Bus Sedang Gabung Jak Lingko