Bos BI sebut aturan intip rekening bisa dongkrak penerimaan negara
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menyambut baik diterimanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan oleh DPR. Perppu AEoI sejalan dengan komitmen Indonesia bahwa Indonesia bisa memiliki UU AEoI di 2018.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menyambut baik diterimanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) oleh Komisi XI DPR RI.
"Kita menyambut baik bahwa Perppu itu sudah disahkan oleh Komisi XI dan tentu hari kamis nanti akan dibawa ke sidang paripurna," ujar Agus, di Gedung DPR RI, Selasa (25/7).
Agus menjelaskan, Perppu AEoI sejalan dengan komitmen Indonesia di forum global dan itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa memiliki Undang-Undang AEoI di 2018. Selain itu, Agus menambahkan aturan ini merupakan langkah awal reformasi fiskal yang lebih maju.
"Karena kita mengetahui salah satu prioritas pemerintah adalah melakulan reformasi fiskal dan tentu reformasi struktural. Refermoasi struktural itu pasti berhubungan dengan aktivitas di sektor riil, tapi kalau di reformasi fiksal itu yang utama adalah memperbaiki struktur penerimaan negara dan memperbaiki struktur alokasi ataupun pengeluaran anggaran," jelasnya.
Dalam melakukan alokasi dan realisasi anggaran yang lebih baik, lanjutnya, perlu dibangun sebuah reformasi fiskal khususnya dalam sektor penerimaan negara. Saat ini, kata Agus, penerimaan negara masih rendah dengan tax ratio di bawah 11 persen. Padahal, Indonesia pernah mengalami periode tax ratio di kisaran 12 sampai 13 persen.
"Tapi dengan adanya UU ini (AEoI) kita melihat langkah-langkah berikutnya bisa dilaksanakan misalnya penyelesaiaan RUU rrevisi pajak penghasilan, penerimaan negara bukan pajak sampai dengan UU lainnya. ini akan baik untuk kesehatan fiskal indonesia ke depan," pungkasnya.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
Baca juga:
Hakim nilai adik ipar Jokowi berperan di kasus tunggak pajak Rp 78 M
Arahan APBN 2018, Jokowi ingin uang pajak bisa kembali ke masyarakat
Gaji UMP kena pajak turunkan daya beli masyarakat RI
Bos BI akui tak tahu rencana Menkeu Sri Mulyani turunkan PTKP
Darmin sebut penetapan batas PTKP pertimbangkan banyak faktor
Peringati 17 Agustus, Pemprov DKI hapus denda pajak kendaraan