Bos OJK banggakan inklusi keuangan RI terbaik di Asia Pasifik
Muliaman mengingatkan, capaian tersebut harus didukung oleh perkembangan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia supaya terjadi perluasan akses keuangan dalam mendukung ekonomi berkeadilan hingga ke pelosok.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad membanggakan program inklusi keuangan Indonesia yang mendapat penghargaan dari Global Inclusion Award 2017. Indonesia mengungguli inklusi keuangan negara lain di kawasan Asia Pasifik seperti India dan Pakistan.
Muliaman mengingatkan, capaian tersebut harus didukung oleh perkembangan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia supaya terjadi perluasan akses keuangan dalam mendukung ekonomi berkeadilan hingga ke pelosok.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Global Inclusion Award untuk Indonesia, bisa menyempurnakan pendekatan dan strategi terutama pada digital economy. Saat ini G20 sangat mengedepankan peranan teknologi untuk inklusi ekonomi," kata Muliaman, di Cikini, Selasa (23/5).
Muliaman mengakui, wilayah Indonesia Timur menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan ekonomi berkeadilan karena infrastruktur teknologinya masih minim. Cukup sulit untuk industri keuangan masuk ke daerah tersebut.
Meski begitu, di beberapa daerah sudah mulai dilakukan program yang menunjang perluasan akses keuangan. Salah satunya, di Ambon, di mana telah diluncurkan bank berjalan berupa kapal yang melayani nasabah dari satu pulau ke pulau yang lain.
"Dua bulan yang lalu saya ikut rombongan Presiden meresmikan kapal laut keliling di Ambon. Di sana ibaratnya bank berjalan, melayani dari pulau ke pulau. Sudah ada target per harinya. Dia menggunakan teknologi, pakai satelit. Transaksi bisa di mana-pun kapan-pun. Transaksi keuangan normal, menabung. Di dalamnya ada kasir, petugas analis kredit. Malah juga ada perpustakaan. Misal mampir seminggu di pulau tertentu. Ini contoh yang ke depan perlu kita tambahkan," ujar Muliaman.
Muliaman mengatakan, OJK sangat mendukung pembangunan infrastruktur perluasan keuangan seperti itu. Namun dia juga menyadari bahwa prosesnya perlu waktu yang tidak sebentar. "Akses keuangan dan ekonomi berkeadilan dari saya mungkin, akses keuangan jadi tema besar, karena terkait kesejahteraan. Pemerintah pun punya strategi nasional keuangan inklusif, mengidentifikasi pilar penting," kata Muliaman.
"Bagaimana mengakses masyarakat di perbatasan. Kita harus investasikan pikiran juga. Kita baru bisa menyentuh masyarakat pinggir kota, belum sampai desa," pungkas Muliaman.
Baca juga:
DPR akan panggil Manulife dan OJK terkait PHK karyawan
Meski RI kaya hasil laut, perbankan masih takut salurkan kredit
DJP bisa intip rekening, bos OJK yakin investor tak lari dari RI
Bos OJK: Ditjen pajak baru bisa intip rekening nasabah tahun depan
Genjot inklusi keuangan,OJK luncurkan strategi perlindungan konsumen