Bos Pajak sebut baru 225 nama WP di daftar Panama Papers lapor SPT
Dari 1.038 nama di mana 28 merupakan badan usaha dan sisanya orang pribadi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah melakukan tindak lanjut terhadap data nama di Panama Papers. Dari penyelidikan DJP sejauh ini telah teridentifikasi 1.038 nama di mana 28 merupakan badan usaha dan sisanya orang pribadi.
Berdasarkan catatan DJP, dari 889 nama yang sudah diperiksa, sebanyak 272 nama memiliki NPWP. Dari jumlah itu, hanya 225 nama sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
"Nanti kami tindak lanjuti dengan penyidikan," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijuguasteadi di Kantornya, Jakarta, Kamis (12/5).
Setelah pencocokan data Panama Papers dengan milik DJP, kata Ken, pihaknya langsung melayangkan surat imbauan kepada WP untuk segera melaporkan SPT.
"Reaksinya bermacam-macam. Kita kan pakai surat yang dikirim di masing-masing KPPnya. Kalau mereka menolak mengisi SPT ya silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi, saya kan punya datanya begitu ditunjukan datanya tidak bisa ngomong," pungkas dia.
Baca juga:
Mossak Fonseca gugat konsorsium jurnalis usai bocorkan Panama Paper
Nama Messi tak tersangkut skandal 'Panama Papers'
Tax Amnesty alot, Menkeu belum periksa pengusaha di Panama Papers
Negara suaka pajak masih ogah membuka diri
Dituduh mata-mata, pembocor dokumen Panama Paper angkat bicara
ICIJ segera rilis data Panama Papers 'Jilid 2', jauh lebih masif!
Masuk di Panama Papers, Menteri Rini didesak mundur mahasiswa Jabar
-
Apa yang diungkapkan dalam dokumen rahasia Pentagon Papers? Dokumen tersebut mengungkap kebenaran yang tersembunyi tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.
-
Kapan dokumen rahasia Pentagon Papers diungkap kepada publik? Sejarah sering kali menyimpan rahasia yang menggemparkan, salah satunya seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada 13 Juni 1971.
-
Siapa yang menyampaikan paparan tentang upaya OJK dalam penguatan governansi dan integritas di Sektor Jasa Keuangan? “Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Siapa yang jadi tersangka di kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN)? Padahal, Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo, Jawa Timur yang ditetapkan KPK.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.