BPH Migas Jamin Ketersediaan Gas Hingga Listrik Tetap Aman Saat Lebaran 2019
Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan mengatakan, seluruh sektor pada dasarnya siap untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga masyarakat Indonesia selama periode Idul Fitri. Namun, pos ini dibentuk untuk mengantisipasi kelangkaan atau kejadian yang tidak terduga.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hari ini secara resmi membentuk Pos Komando Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, guna menjamin agar ketersediaan minyak, gas, listrik dan bencana geologis tetap aman selama Idul Fitri 2019.
Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan mengatakan, seluruh sektor pada dasarnya siap untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga masyarakat Indonesia selama periode Idul Fitri. Namun, pos ini dibentuk untuk mengantisipasi kelangkaan atau kejadian yang tidak terduga.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong pemanfaatan gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Kenapa BPH Migas mendorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
"Pos-pos mudik ini adalah kepentingan bersama dan tidak hanya di Jawa, tetapi dari Sumatra ke Papua. Kita harus mempersiapkan semua kesiapsiagaan, sehingga tidak ada kelangkaan," kata dia saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (14/5).
Posko ini juga melibatkan kepolisian, kementerian perhubungan, serta kementerian PUPR di dalamnya. Berlangsung selama 30 hari sejak tanggal 21 Mei hingga 19 Juni 2019.
"Untuk di pulau Jawa, kita sudah tersedia sarana jalan tol, tapi itu beberapa alternatif, ada jalur selatan ada jalur utara itu kita siapkan SPBU nya. Demikian juga di daerah-daerah lain dan kita juga memprioritaskan daerah-daerah wisata sehingga tidak terjadi kelangkaan di tempat wisata," ujarnya.
Berdasarkan data, jumlah SPBU di jalur pantura ada 257, kemudian di jalur tol Jawa ada 40. Sementara itu di jalur Pansela ada 519 SPBU dan di sumatera tersedia sebanyak 437 SPBU.
Hingga kini stok bahan bakar masih terjaga yakni Premium dengan 1.118.277 kiloliter dengan ketahanan 21 hari, Pertalite 1.103.505 kiloliter atau 21 hari, Pertamax dan Akra 92 dengan 909.992 kiloliter dengan ketahanan 22 hari.
Kemudian untuk tipe Turbo sebanyak 34.585 kiloliter atau 58 hari, Solar dan Akrasol 2.104.331 kiloliter 26 hari, Dexlite 45.305 kiloliter 27 hari, Dex 36.437 kiloliter atau 35 hari, Minyak Tanah 108.863 kiloliter atau 69 hari, LPG 369.058 metrik ton atau 27 hari dan Avtur 615.512 kiloliter atau 48 hari.
Sementara itu,Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad mengatakan, PLN akan terus melakukan dan meningkatkan pemantauan di hampir seluruh wilayaha di Indonesia. Selain itu, perusahaan pelat merah ini juga disebutkan akan mendirikan posko-posko untuk menerima keluhan masyarakat.
"Upaya-upaya yang kita lakukan saat ini kita memastikan unit pembangkit dan penguatan jaringan dan distribusi," kata Munir.
Selain itu, distribusi listrik juga akan diprioritaskan di tempat-tempat ibadah serta fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan mudik masyasrakat.
"Menjaga kontinuitas pasokan khususnya di tempat ibadah kalau di Jakarta di Istiqlal, kemudian bandara, pelabuhan, stasiuan kereta api. Kalau jalan-jalan nasional, khususnya di jalan tol untuk SPBU dan rest area," ujarnya.
Melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kebutuhan akan listrik mengalami penurunan selama periode tersebut. Sebab, banyak industri yang mengkonsumsi listrik dalam jumlah cukup besar pada periode tersebut libur dan tidak melakukan produksi.
"Di luar Jawa biasanya turun 2 sampai 47 persen, pulau Jawa turun cukup signifikan 33 sampai 55 persen," tutupnya.
Baca juga:
Lebaran 2019, Shell dan Total Ikut Diperintah Pemerintah Jaga Pasokan BBM Saat Mudik
BBM Satu Harga Kini Hadir di Ayamuru, Papua Barat
BPH Migas dan BLU Litbang ESDM Sinergi Perkuat Tata Kelola Jaringan Migas
Stok BBM di Mentawai Cukup, Harga Premium Rp6.450 dan Solar Rp5.150
Belum Kantongi Izin, AKR Tidak Bisa Jual Avtur
Hingga Maret 2019, Baru Ada 314 SPBU Pertamina Terapkan Digitalisasi