BPH Migas Sebut Masih Banyak Daerah Belum Punya Penyalur BBM Satu Harga
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyampaikan beberapa capaian BBM Satu Harga sepanjang 2019. Pria yang akrab disapa Ifan ini mengatakan, masih banyak daerah yang belum memiliki penyalur, sehingga perlu ada pembangunan penyalur, sub penyalur dan mini SPBU.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas untuk membahas beberapa hal, salah satunya mengenai evaluasi penyaluran program BBM Satu Harga.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyampaikan beberapa capaian BBM Satu Harga sepanjang 2019. Pria yang akrab disapa Ifan ini mengatakan, masih banyak daerah yang belum memiliki penyalur, sehingga perlu ada pembangunan penyalur, sub penyalur dan mini SPBU.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
"Data yang kami koordinasikan dengan Bappenas, dari total 2.352 kecamatan, yang belum ada penyalur 1.600 kecamatan lagi. Belum lagi level desa," ujar dia di Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).
Ifan melaporkan, hingga 2019 kemarin, penyalur BBM Satu Harga bertambah sekitar 39, sehingga total penyalur di seluruh Indonesia ada sebanyak 170. Dengan rincian 160 lokasi dipegang oleh Pertamina, sementara sisa 10 lokasi dikelola PT AKR Corporindo Tbk.
Dalam RDP ini, dia juga memaparkan beberapa kendala yang dihadapi BPH Migas dalam penyaluran BBM Satu Harga. Di antaranya terkait faktor keamanan hingga kesulitan mendapat izin dari pemerintah daerah (pemda) setempat.
"Beberapa kendala seperti faktor keamanan di beberapa lokasi, keterbatasan akses distribusi, kesulitan izin pembangunan pemda, sulitnya mendapatkan investor, ada juga kendala formula harga BBM subsidi," paparnya.
Penyaluran Lebih Efektif
Dia juga menyatakan beberapa harapan ke depan agar penyaluran program BBM Satu Harga lebih efektif. Beberapa poin yang jadi perhatiannya yakni ketiadaan regulasi pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM beserta cadangan nasionalnya.
"Belum ada regulasi pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM dan cadangan BBM nasional. Revisi jaringan induk distribusi gas nasional. Kami juga perlu sinergi untuk pengawasan di lapangan," tutur Ifan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)