BPK Beri Rekomendasi Agar Utang Pemerintah Tak Menumpuk
Auditor Utama II Badan Periksa Keuangan (BPK) Laode Nusriad memberikan rekomendasi agar utang pemerintah tak menumpuk. Sebab, utang selalu menjadi pembahasan menarik karena masyarakat memiliki kekhawatiran negara tak mampu melunasi utang.
Auditor Utama II Badan Periksa Keuangan (BPK) Laode Nusriad memberikan rekomendasi agar utang pemerintah tak menumpuk. Sebab, utang selalu menjadi pembahasan menarik karena masyarakat memiliki kekhawatiran negara tak mampu melunasi utang.
Rekomendasi pertama adalah memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam hal menetapkan kebijakan pasar Surat Berharga Negara (SBN). Apalagi dalam penanganan Virus Corona, BI dilibatkan di pasar perdana.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
"Kementerian Keuangan bersama BI untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan pasar SBN. Apalagi sekarang kita lihat di Perppu ada BI masuk ke pasar perdana. Sedikit banyak ada mengarah ke situ rekomendasinya," ujarnya melalui Video Conference, Jakarta, Senin (11/5).
Rekomendasi kedua adalah penyempurnaan kebijakan khususnya untuk private placement atau penanaman saham secara pribadi. Pemerintah harus memperjelas ukuran yang jelas mengenai hal tersebut.
"Kedua, bagaimana menyempurnakan kebijakan, khususnya private placement. Karena yield-nya tidak bisa diukur. Mungkin perlu ada ukuran yang jelas terkait private placement," jelas Laode.
Selanjutnya, BPK juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan monitoring terhadap pembayaran utang. "Kemudian monitoring untuk mencegah keterlambatan pembayaran kupon, ini masalah pelunasan utang," katanya.
Terakhir, BPK juga merekomendasikan masalah risiko manajemen keuangan negara. "Ini sudah harus mulai dibuat kerangkanya, termasuk parameter pemanfaatan utang untuk belanja produktif," tandas Laode.
Pemerintah Tak Ugal-Ugalan Tarik Utang
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti tentang pengelolaan utang pemerintah pusat yang dinilai kurang efektif. Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Hasil dari pembiayaan utang juga terlihat pada masifnya pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan sebelum pandemi Virus Corona.
"Mengenai studi yang dilakukan BPK ya kita hormati. Kita terus melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Kalau analisis mengenai debt service ya kita hormati saja," ujar Sri Mulyani dalam Video Conference, Jakarta, Jumat (8/5).
"Kan juga ini sebetulnya sama, walau kita melakukan belanja dan tambah utang. Namun kita juga melihat hasilnya, infrastruktur menjadi baik, kemiskinan menurun, sampai terjadinya Covid-19," tambahnya.
Dia melanjutkan, dalam mengelola utang pemerintah juga tidak ugal-ugalan menarik pembiayaan tanpa didasari pertimbangan yang matang. Setiap penarikan utang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
"Jadi dalam mengelola keuangan negara kita tidak hanya melihat hanya satu rumus, satu kebutuhan, dan satu tujuan. Selalu saya tekankan bahwa fiskal adalah instrumen, dia bukan tujuan. Namun tidak berarti kita ugal-ugalan," jelasnya.
(mdk/azz)