BPK: Kita audit uang negara Rp 7.700 triliun tiap tahun
"BPK bertanggung jawab atas segala pengelolaan uang negara pada setiap penggunaan satu Rupiah pun."
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi sedikit bercerita mengenai pekerjaannya di lembaga audit negara tersebut. Dia menyebut, BPK mengaudit uang negara mencapai Rp 7.700 triliun setiap tahunnya. Achsanul menegaskan, setiap tahun ada sekitar Rp 7.700 triliun uang yang beredar ditanah air, baik yang dikelola Pemerintah Pusat, Daerah, maupun yang di Kelola BUMN.
"BPK ini bertanggung jawab atas segala pengelolaan uang negara pada setiap penggunaan satu Rupiah pun," kata Achsanul dalam Diskusi "Pengelolaan Uang Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat," di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (17/12)
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Dia membeberkan, uang yang beredar di daerah berkisar Rp 1.000 triliun, dan yang beredar di pusat Rp 2,200 triliun, dan yang beredar di BUMN mencapai Rp 4.500 triliun.
"Yah kita audit sekitar segitu setiap tahunnya, Rp 7.700 triliun, tapi kalau saya konsentrasinya di BUMN, jadi yang saya audit sekitar Rp 4.500 triliun setiap tahunnya.
Menurut Achsanul, keberadaan BPK telah diatur dengan tugas dan fungsi BPK pada Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa, memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara yang diadakan pada suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang.
"Kemudian, hasil pemeriksaan yang dilakukan itu kita sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tandasnya.