BPK: Pengelolaan aset Pemprov DKI buruk, potensi kerugian Rp 8,11 T
"Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah atau bangunan senilai Rp 8,11 triliun."
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk 504 laporan keuangan. Dalam laporan tersebut ternyata Pemprov DKI Jakarta dinyatakan tidak dapat memelihara aset daerah.
"Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), BPK mengungkapkan bahwa manajemen aset pada Pemprov DKI Jakarta masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan," kata Kepala BPK Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Harry menjabarkan, kelemahan tersebut di antaranya tanah dan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 2,72 juta meter persegi. Aset ini masih dalam sengketa/dikuasai/dijual pihak lain.
"Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah atau bangunan senilai Rp 8,11 triliun," terangnya.
Bahkan pengelolaan rumah susun (Rusun) sebagai solusi penggusuran juga tidak sesuai harapan. BPK menilai langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menunjang penataan kota serta pengelolaan aset, termasuk di daerah pinggiran Jakarta.
"Pengelolaan aset pada pemerintah Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat yang belum sepenuhnya efektif," lanjutnya.
Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atau sebanyak 93,51 persen dari 539 pemerintah daerah. Laporan ini terdiri atas 34 laporan keuangan pemerintah provinsi, 379 laporan keuangan pemerintah kabupaten dan 91 laporan keuangan pemerintah kota.
"Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan sebanyak 5.978 permasalahan SPI dan sebanyak 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 3,20 triliun," kata Harry.
Baca juga:
Lapor ke DPR, BPK temukan 7.890 masalah tak patuh peraturan
Agus Marto peringatkan ancaman gejolak pasar jika BI diperiksa BPK
DPR panggil bos BI terkait rencana audit BPK
Pengelolaan aset BUMN, BPK temukan gardu induk PLN tak dimanfaatkan