BPK temukan banyak anak usaha BUMN berpotensi rugikan negara
Pendirian anak perusahaan cenderung menjadi tempat transaksi untuk kepentingan tertentu.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memperingatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerugian negara yang diakibatkan anak usaha perusahaan pelat merah. Pasalnya, pendirian anak perusahaan cenderung menjadi tempat transaksi untuk kepentingan tertentu.
Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan telah memeriksa 45 anak perusahaan dan diperoleh 801 temuan dan 1.294 rekomendasi, dengan rasio permasalahan yang berpotensi merugikan negara dan korporasi adalah 62 persen dari temuan.
"Dalam pemeriksaan, kami memfokuskan pada pemeriksaan kinerja, sehingga produk BPK bukan hanya berpendapat terhadap kebenaran akuntansi, tapi lebih pada program efektivitas dan efisiensi keuangan negara di BUMN serta menjamin pelaksanaan penyelesaian ganti rugi keuangan negara, sesuai UU 15 Tahun 2006, pasal 11," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (16/1).
Sementara pada kesempatan sama, Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan telah memeriksa 45 anak perusahaan dan BUMN itu sendiri. "Terhadap anak usaha yang besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, PGN dan anak usaha perbankan BUMN besar," tambah dia.
Menurut Rini, selama ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kurang lebih 600 anak perusahaan BUMN.
Baca juga:
Sepuluh BUMN lamban tindaklanjuti rekomendasi BPK
Ini alasan pemerintahan turunkan harga semen perusahaan BUMN
Tak turunkan harga semen, BUMN terancam kena sanksi
Menteri Rini janjikan suntik dana Rp 3 triliun buat Angkasa Pura II
Tahun ini Jamkrindo patok target laba Rp 734 miliar
Kementerian BUMN tunjuk Budi Karya Sumadi jadi dirut AP II
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kenapa BPK dilibatkan dalam proses PMN? Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang membubarkan BPUPKI? Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
-
Apa yang diutarakan BW terkait putusan MK? Dengan lantang BW menyebut dalil yang dimohonkan kubunya sejalan dengan pendapat para hakim mengenai diperlukannya pemungutan suara ulang di beberapa daerah.