Bukan THR, Belanja Pemerintah Jadi Kunci Dongkrak Konsumsi Triwulan II-2021
Dia menjelaskan, meskipun THR dibayar penuh tahun ini belum tentu konsumsi akan langsung terangkat sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini karena masyarakat masih akan mengutamakan kebutuhan primer.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) saja tak cukup mendorong konsumsi di triwulan II 2021. Sebab, masyarakat cenderung masih akan menyimpan dana dibanding membelanjakan uang di masa pandemi Virus Corona.
"Kalau ada THR diharapkan bisa belanja, tapi kan tidak boleh pulang kampung. Kalau kita lihat memang data menunjukkan orang kelas menengah bawah dengan tabungan Rp100 juta ke bawah, itu masih menyimpan di bank. Mereka masih jaga-jaga," ujar Aviliani dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).
-
Bagaimana cara buruh menuntut THR menjadi hak ekonomi? Buruh pun melancarkan aksi protesnya kembali dengan menuntut THR menjadi hak ekonomi.
-
Apa saja yang dimaksud dengan THR dalam konteks ini? THR atau Tunjangan Hari Raya adalah salah satu bentuk tunjangan khusus yang diberikan kepada seorang karyawan sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan di momen hari raya tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri atau Natal. THR juga dikenal dengan sebutan bonus hari raya atau gaji ke-13.
-
THR itu apa? Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bermula pada tahun 1952 dan hanya diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.
-
Kenapa buruh di perusahaan swasta protes mengenai THR? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
-
Apa saja yang diterima PNS Depok selain THR? Selain menerima THR, ASN juga mendapatkan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100 persen dari TPP yang di dapat pada bulan Maret. “Sementara bagi non ASN atau Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) mendapatkan satu bulan penghasilan untuk THR di masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya.
-
Siapa yang mendapatkan THR di Depok? Sebanyak 7.086 ASN Depok akan menerima THR tahun 2024.“Rinciannya yaitu, ASN berjumlah 5.617 orang serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1.469 orang,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono, Rabu (27/3).
Dia menjelaskan, meskipun THR dibayar penuh tahun ini belum tentu konsumsi akan langsung terangkat sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini karena masyarakat masih akan mengutamakan kebutuhan primer.
"THR dibayar penuh, itu masih akan disimpan. Kebutuhan sekunder lebih dikurangi, karena lebih mengutamakan kebutuhan primer. Itu menyebabkan DPK naik. Makanya perlu memang tidak hanya sekedar THR, aturan itu harus bagaimana masyarakat itu mengeluarkan dana. Misalnya tempat wisata, mal dibuka yang penting prokes di tempat umum," jelasnya.
Dengan demikian di Triwulan II-2020, faktor yang diharapkan menjadi penggerak konsumsi adalah belanja pemerintah. Belanja tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur yang semakin masif serta bantuan sosial terhadap korban PHK dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.
"Pemerintah harus lebih gencar belanja lebih cepat dari pembangunan infrastruktur karena itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Pembayaran BLT, lalu orang yang di PHK di bawah Rp5 juta itu harus tepat waktu juga," jelasnya.
"Karena hingga kini belanja ini yang terlambat, padahal menjadi multiflier efect kepada swasta dan masyarakat. Ini yang perlu diperbaiki. Kalau pemerintah belanja, swasta jalan, masyarakat akan kena dampak," tandasnya.
Baca juga:
5 Perusahaan Dijatuhi Sanksi Terkait Pembayaran THR di 2020
Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR Buruh, dari Denda Hingga Pembatasan Kegiatan Operasi
Ini Tata Cara Pelaporan Masalah THR 2021 dan Sanksi untuk Perusahaan Pelanggar
Berikut Perbedaan Aturan Pembayaran THR Tahun ini dengan Saat 2020
Menaker: Ketidakmampuan Perusahaan Tak Menghilangkan Kewajiban Pembayaran THR