BUMN targetkan setoran pajak 26 perusahaan capai Rp 12,4 T
Setoran pajak tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 11,7 triliun.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan penyetoran pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (PISM) mencapai Rp 12,4 triliun tahun ini. Kontribusi pajak tersebut hanya berasal dari 26 BUMN yang di bawah deputinya.
"Bukan hanya uang, kita juga harus berkontribusi pajak ke pemerintah dan juga royalti, karenakan ada pertambangan," ujar Deputi Usaha Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di kantornya, Jakarta, Jumat (22/1).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana BUMN mendorong kebangkitan pariwisata di Indonesia melalui KEK Sanur? Dirinya menambahkan, KEK Sanur menjadi tonggak sejarah dan milestone bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian di Indonesia.
-
Apa yang menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Boja dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia? Gedung itu menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Boja dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Setoran pajak tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 11,7 triliun. Untuk royalti, kata Fajar, BUMN pertambangan yang di bawah deputinya harus menyetor sebesar Rp 1,429 triliun pada 2016 atau lebih besar dibandingkan dengan royalti 2015 yang sekira Rp 1,228 triliun.
Terdapat tujuh BUMN yang berada di bawah kedeputiannya yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Yaitu, PT Antam (Persero) Rp 3,4 triliun, PT PAL Indonesia (Persero) Rp 1,5 triliun, PT DKB Rp 900 miliar, PT DPS Rp 200 miliar, PT IKI Rp 200 miliar, PT Pindad Rp 700 miliar, dan PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar.
"Di akhir 2015 kita dapat PMN Rp 7,3 triliun, tidak boleh dipakai untuk yang sakit, yang sakit biarkan sakit saja, tetapi untuk pengembangan maritim dan hilirisasi," pungkas dia.
(mdk/sau)