Curhat Pengusaha Telat Bayar Angsuran dan Takut Kena BI Checking
BI Checking merupakan riwayat yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas). Terlambatnya membayar kewajiban kepada perbankan atau perusahaan pembiayaan ini dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari nanti.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun menyebut bahwa masalah yang paling ditakutin pelaku usaha yang tak mampu membayar kredit yakni BI Checking.
BI Checking merupakan riwayat yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas). Terlambatnya membayar kewajiban kepada perbankan atau perusahaan pembiayaan ini dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari nanti.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Danamon berkolaborasi? Hal ini merupakan bagian dari komitmen keduanya untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kalau sudah tidak mampu bayar, yang ditakuti UMKM ini BI Checking kalau kaitannya sama BI," kata Ikhsan dalam diskusi media bertajuk Mendorong Digitalisasi Keuangan dan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (26/3).
Menanggapi itu, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Bandoe Widiarto mengatakan sudah tidak ada lagi BI Checking. Sistem tersebut telah berganti menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"BI Checking itu tadinya di BI tapi sekarang di SLIK sesuai POJK 3/2017. Itu sekarang sudah diganti jadi BI Checking," kata Bandoe.
Secara khusus, Bank Indonesia telah melakukan survei kepada 964 UMKM binaan bank sentral untuk melihat kondisi pelaku usaha selama pandemi. Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan informasi terkait berbagai kebijakan pemerintah untuk pelaku usaha yang terdampak pandemi.
"Hasil survei menunjukkan belum terinformasi dari program pemerintah relaksasi pemerintah ada subsidi bunga dan lain-lain," kata Bandoe.
Berangkat dari hasil hal tersebut, Bank Indonesia dan OJK melakukan sosialisasi masif kepada para pelaku UMKM. Sehingga setelah itu, banyak pelaku usaha yang mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank.
Dalam hasil survei yang sama, para pelaku UMKM yang telah terhubung dengan platform e-commerce juga kurang ahli dalam memasarkan produknya. Maka BI juga memberikan sosialisasi dan membantu pelaku UMKM untuk melapak di pasar online.
"Kita sosialisasi dan kegiatan on boarding UMKM. Dalam perkembangannya kami lakukan pendampingan karena selepas on boarding tetap perlu didampingi karena kalau ada teknis bisa diatasi," paparnya.
Pendampingan
Pendampingan perlu dilakukan untuk memastikan pelaku usaha bisa menjalankan bisnis dengan model baru ini. Sebab ada saja pelaku usaha yang mudah menyerah saat mengalami kendala.
"Ada UMKM yang pantang menyerah dan ada UMKM yang kalau ada kendala tidak mau lanjutkan. Ini yg kita lakukan pendampingan bekerja sama dengan market place," kata dia.
Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan pameran produk UMKM secara virtual. Hal ini dilakukan untuk membiasakan pelaku usaha akrab dengan sistem baru ini.
"Ketiga, tahun 2020 kami juga lakukan promosi produk UMKM memang belum fisik tapi virtual dalam rangka pembiasaan UMKM masuk digital. Makanya KKI 2020 kami lakukan sampai 3 kali ini untuk membiasakan UMKM lakukan transaksi secara digital," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)