Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

Imbasnya, saham BTN fluktuatif dan Menteri BUMN jadi dituding cari dana untuk pilpres.

2014-04-21 07:36:00

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meneruskan gagasan yang sudah dicetuskan sejak era Menteri Tanri Abeng , yakni meleburkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Keduanya adalah bank pelat merah yang telah melantai di bursa saham.

Dia membayangkan buat menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, perlu dibentuk sebuah bank pelat merah yang kuat secara permodalan untuk bersaing di kawasan.

Menurut Dahlan, selama ini bank-bank besar di Asia Tenggara hanya dikuasai oleh Malaysia, Singapura dan Thailand. Indonesia tidak memiliki bank yang masuk tiga besar di kawasan. "Skemanya BTN menjadi anak usaha Mandiri, tidak dilebur tapi menjadi lebih kuat. BTN harus diperbesar," ucap Dahlan pekan lalu. 

Akan tetapi, pernyataan Dahlan soal kebenaran rumor merger dua bank pelat merah itu berdampak negatif. Serikat pekerja BTN menolak keras, diikuti sikap serupa beberapa pengamat, sekaligus pengusaha perumahan.

Dampak langsung terasa, kinerja saham BBTN naik turun di bursa. "(Pernyataan Dahlan) direspon negatif oleh pasar. Kebijakan Meneg BUMN tersebut diduga kuat skenario terselubung yang bertujuan menjatuhkan harga saham BBTN sampai Rp 800 per lembar," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara dalam unjuk rasa di Jakarta kemarin.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Airlangga Hartarto menilai gonjang-ganjing BTN menyerupai kejadian yang menimpa PT Perusahaan Gas Negara ( PGN ) Tbk saat dikabarkan bakal menjadi anak usaha PT Pertamina awal tahun ini.

Tak lama setelah ide akuisisi BUMN energi itu bocor ke media, nilai kapitalisasi saham PGN terpangkas Rp 25 triliun. Imbasnya, pemerintah sebagai pemegang 57 persen saham merugi Rp 15 triliun seketika. Sentimen negatif yang justru muncul setelah pemerintah mengumumkan wacana korporasi sesama pelat merah itu, sangat disesalkan.

"Kementerian kurang paham prosedur penggabungan usaha yang melibatkan BUMN publik," kata Airlangga saat dihubungi merdeka.com, Minggu (20/4) malam.

Lebih jauh lagi, Satya selaku perwakilan karyawan BTN menduga ada motif politik dalam rencana peleburan tempat kerjanya dengan Bank Mandiri . Ini terkait status Dahlan sebagai salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Indikasinya, surat izin prinsip Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pengambilalihan saham BTN terbit pada 11 April 2014, atau dua hari setelah Pemilu Legislatif (Pileg) dilaksanakan. Surat bernomor SR-161/MBU/04/2014 itu berisi agenda dadakan agar rapat BTN yang digelar Mei 2014, ditambahkan acara persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.

"Oknum-oknum di belakang Dahlan Iskan memperoleh keuntungan dari rumor akuisisi tersebut. Praktik tersebut diduga kuat merupakan tambahan modal bagi Dahlan Iskan yang sedang berambisi menjadi Presiden RI," kata Satya menuding.

Lepas dari tudingan adanya agenda politik di balik wacana peleburan BTN-Mandiri, Airlangga mengingatkan aksi korporasi tersebut harus dikonsultasikan pada setiap pemangku kepentingan. Sejauh yang dia tahu, ada dua skema pemerintah buat memuluskan niatan merger tersebut.

Pertama, Mandiri mencaplok 60,14 persen saham pemerintah di BTN dengan rekap dana obligasi (bond) yang mereka miliki. Atau opsi kedua, pemerintah tetap berperan besar dalam merger ini, dengan menjalankan inbreng saham senilai saham yang dicaplok ketika Mandiri menerbitkan rights issue di semester II 2014. Manapun langkah diambil, Dewan Perwakilan Rakyat wajib diajak berunding.

"Proses akuisisi BTN oleh Mandiri perlu persetujuan DPR," kata pria yang sekaligus menjabat anggota dewan untuk Komisi VI ini.

Kementerian Keuangan juga menjadi salah satu penentu sukses tidaknya wacana penggabungan BTN-Mandiri. Menteri Keuangan Chatib Basri akhir pekan lalu mengaku masih menunggu penjelasan dari tim Dahlan. Setelah menerima penjelasan dari BUMN, Bendahara Negara akan membuat kajian sekaligus menilai apakah akuisisi itu laik diteruskan atau tidak. 

"Kalau suratnya datang, nanti kan saya bisa belajar, apa yang mau dilakuin, apa bagusnya, apa nggaknya," kata Chatib.

Di sisi lain, ekonom Rizal Ramli yang juga menjabat penasehat BTN percaya langkah menggabungkan dua bank pelat merah ini mubazir. Selain beda segmen nasabah, kinerja bank spesialis kredit perumahan itu justru menunjukkan perbaikan sehingga tidak pas bila dilebur dengan Mandiri.

"Ini kan kakak adik. Masak adik kakak saling makan, yang benar saja. Adik kakak itu saling bantu, bukan saling makan. Saya kepengen BTN ini dibenahi," kata mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurahman Wahid itu.

Dalam catatan Rizal, BTN hanya perlu memperbaiki sedikit kekurangan saja. Misalnya kredit macet (non-performance loan/NPL) harus turun dari level 4,7 persen saat ini, menjadi 2 persen. Selain itu, porsi deposito harus melebihi 10 persen, dari total dana pihak ketiga perseroan. 

Bila langkah itu dilakukan, justru BTN tak kalah dari Mandiri untuk menjalankan ekspansi ke pasar keuangan Asia Tenggara. "Ini tinggal diperbaiki strukturnya," tandasnya.

Baca juga:
Lima alasan utama karyawan BTN tak sudi dilebur ke Mandiri
Tak terima akan dilebur ke Mandiri, pekerja BTN lapor Hatta
Dahlan dan Mandiri disarankan caplok bank swasta saja
5 Alibi Dahlan serahkan BTN ke Bank Mandiri
5 Fakta seputar rencana penyerahan BTN ke Bank Mandiri

(mdk/ard)