Dalam perjanjian FTA, syarat dari Uni Eropa dinilai memberatkan
Negosiasi tersebut untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang diterima jika menjalin kerja sama tersebut.
Pemerintah masih melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) dalam skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Negosiasi tersebut untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang diterima jika menjalin kerja sama tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, beberapa permintaan dari Uni Eropa memberatkan pihak Indonesia, seperti pembebasan bea masuk sebesar 95 persen pos tarif. Sehingga, dia meminta Indonesia harus bisa lebih berani dalam perundingan FTA dengan Uni Eropa, terutama dengan sejumlah persyaratan yang dianggap memberatkan.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
"Mestinya dengan Uni Eropa, kita berani untuk ambil risiko karena kita tidak bersaing dengan mereka. Beda jika dibandingkan dengan dua kompetitor lain India dan China," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (3/3).
Selain pembebasan bea masuk, lanjut Darmin, Uni Eropa juga meminta penghapusan atas bea keluar. Permintaan ini berkaca dari mitra dagang Uni Eropa, Vietnam, yang telah menghapus bea keluar dalam perdagangan dengan Uni Eropa.
Untuk itu, adanya koordinasi yang intensif antar Kementerian atau Lembaga terkait sangat diperlukan untuk mencapai titik temu dalam perundingan. Mengingat bulan April 2016, Presiden RI Joko Widodo akan berkunjung ke beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Inggris, Belanda dan Belgia.
"Kita harus punya milestone yang mau dicapai, kalau tidak, perundingannya akan berputar-berputar, tidak mencapai target," jelas dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis mengatakan setiap instansi terkait tengah mengevaluasi hal-hal untuk menghadapi perjanjian perdagangan bebas.
"Sekarang dilihat dulu kita mau ngapain kesana. Apakah ada peraturan yang diganti atau direvisi. Mungkin akan ada rapat lanjutan," kata Azhar.
(mdk/sau)