Dana FLPP berkurang, backlog rumah turun 5,4 juta pada 2019
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menyampaikan, proporsi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan pemerintah untuk pembiayaan rumah subsidi resmi berkurang, dari 90 persen menjadi 75 persen.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menyampaikan, proporsi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan pemerintah untuk pembiayaan rumah subsidi resmi berkurang, dari 90 persen menjadi 75 persen. Ini turut berdampak terhadap pendistribusian rumah subsidi hingga mencapai 60 ribu unit.
Sebaliknya, beban dana bertambah untuk pihak perbankan, dari 10 persen jadi 25 persen. Dengan skema tersebut, diharapkan perbankan mampu bantu mengurangi defisit perumahan atau backlog pada 2019 hingga mencapai 5,4 juta unit rumah.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa PNM bekerjasama dengan World Bank dan Kementerian PUPR? Semua kami lakukan untuk, lagi-lagi, mensejahterakan nasabah kami dengan cara yang berkelanjutan. Tidak hanya dalam modal finansial dan sosial, dukungan infrastruktur seperti ini juga pelan-pelan kami dorong. Teman-teman dari World Bank di sini juga bukan untuk semata-mata memberikan validasi internasional, tetapi menselaraskan kembali aksi PNM agar sesuai dengan agenda keberlanjutan nasional dan internasional," ungkap Direktur Operasional PNM Sunar Basuki.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
"Salurannya kan sebetulnya kalau dana FLPP sendiri ada 42 ribu. Kemudian dengan naiknya porsi dari bank jadi 25 persen, kan porsi pemerintah turun 75 persen. Kita harapkan itu bisa menaikkan jadi 60 ribu," jelas dia di Jakarta, Selasa (14/8).
Tercatat, saat ini total ada 43 bank pelaksana yang menyalurkan dana FLPP pada 2018. Jumlah tersebut terdiri dari 11 Bank Umum Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah.
Lana mengatakan, penyaluran dana FLPP untuk sementara akan dihentikan untuk 43 bank tersebut. Dia melanjutkan, progres penyaluran dari bank-bank itu pun nantinya akan turut dievaluasi pada akhir Triwulan III, yakni September 2018.
"Jadi kita syaratkan misalnya sampai akhir Triwulan III ini mereka harus menyalurkan 50 persen dari target kuota. Kalau itu tidak tercapai, ya sudah itu diambil alih bank lain yang berpotensi menyalurkan," tegasnya.
Dia pun berharap, penyaluran rumah subsidi yang dibantu 43 bank ini dapat memangkas angka backlog pada tahun depan. Menurut data terakhir pada 2015, nominal defisit perumahan mencapai 7,6 juta unit rumah.
"Backlog kan td 7,6 juta, kemudian 2019 diharapkan berkurang jadi 5,6 juta," Lana menukaskan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kementerian PUPR gandeng 39 bank salurkan dana FLPP
Triwulan II 2018, BI catat kenaikan harga rumah tumbuh melambat
Survei LIPI: Akses untuk punya rumah & pendapatan masyarakat masih buruk
Transaksi penjualan rumah Summarecon di Narogong tembus Rp 188 miliar dalam 7 jam
Hari ini aturan pembebasan kewajiban DP rumah pertama resmi berlaku