Darmin akui paket kebijakan ekonomi belum berjalan mulus
"Kami tidak mau sibuk bikin deregulasi tapi di lapangan malah babak belur."
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui paket kebijakan ekonomi atau yang sudah dikeluarkan pemerintah belum mulus dijalankan. Sebab, puluhan investasi masih menemui banyak kendala di lapangan.
Tiga atau empat kasus sudah selesai karena banyak muncul di lapangan," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (21/6).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Meski demikian, Darmin enggan menjelaskan lebih jauh persoalan yang masih membelit investasi tersebut.
"Ini masalah besar saya tidak bisa jelaskan, tapi tiga atau empat kasus sudah selesai karena banyak muncul di lapangan."
Atas dasar itu, Darmin telah membut kelompok kerja atau pokja untuk mengatasi hambatan investasi. Selain itu, pihaknya juga bakal menjatuhkan sanksi bagi kementerian atau lembaga tak menjalankan paket deregulasi.
"Ada kasus orang mau investasi yang dia tidak bisa atasi masalahnya. Setiap masalah akan kami selesaikan. Kami akan undang menteri dan dirjen terkait. Kalau terbukti melanggar kami akan sanksi. Kalau salah paham yah kami harus bagaimana, itu yang harus dijelaskan," katanya.
"Kami tidak mau sibuk bikin deregulasi tapi di lapangan malah babak belur. Intinya kami selesaikan. Kami nggak mau sibuk menyederhanakan aturan saja."
Baca juga:
Tax amnesty jadi salah satu cara atasi perlambatan ekonomi
Menko Darmin soal penghapusan Perda: baru judul saja sangat tebal
Defisit anggaran turun jadi Rp 298,7 T, ini tanggapan Kemenkeu
2017, Sinar Mas bakal bangun kawasan digital di BSD City
Ekspansi bisnis, BTN bangun kantor cabang syariah di Banda Aceh
Pemerintah dan DPR sepakat defisit anggaran turun jadi Rp 298,7 T
Ekonomi tengah sulit, pemberian PMN besar untuk PLN ditentang DPR