Darmin ditunjuk pimpin satgas percepatan paket kebijakan ekonomi

"Satgas ini untuk mempercepat penyusunan dan penetapan kebijakan ekonomi," ujar Menko Darmin.

Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi guna memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah dan akan diluncurkan bisa berjalan dengan baik. Mengingat paket-paket tersebut berguna untuk menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian.

Satuan Tugas (Satgas) ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi.

"Satgas ini isinya memerintahkan Menko Perekonomian beserta jajaran kabinet untuk mempercepat penyusunan dan penetapan kebijakan ekonomi termasuk deregulasi beserta meningkatkan perekonomian. Untuk itu kita memulainya dengan menerbitkan paket kebijakan paket yang saat ini sudah mencapai 12 paket," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (28/6).

Dia menambahkan, Satgas ini dibagi menjadi empat kelompok kerja (pokja). Pokja I membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, diketuai oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketua Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketua Ekonom Senior Raden Pardede.

Pokja IV membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya Yudhi Sadewa.

Seluruh tugas pokja-pokja ini dibantu sebuah Unit Pendukung dari Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo dan wakil ketua Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady.

"Satgas ini di dalamnya tentu termasuk diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum dan aparat pemerintah sendiri, baik di pusat maupun daerah," imbuhnya.

Baca juga:
Bos Kadin ingatkan pemerintah: Arah paket kebijakan harus jelas
Darmin akui paket kebijakan ekonomi belum berjalan mulus
Ini tujuan dibentuknya pokja pengawas paket kebijakan
Pemerintah bentuk pokja deregulasi percepat penyelesaian peraturan
Menko Darmin: 15 payung hukum paket kebijakan Jokowi belum tuntas
Jokowi keluhkan 3.000 Perda bermasalah, Mendagri sebut sudah dihapus
Menko Darmin: 96 persen aturan dalam paket kebijakan sudah berjalan