Defisit APBN Tahun 2021 dan 2022 Alami Tren Penurunan, Ini Detail Angkanya
Realisasi defisit anggaran ini juga lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen dari PDB. Turunnya realisasi defisit APBN ini sudah sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menyehatkan APBN.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit APBN tahun 2022 ditarget turun menjadi 4,85 persen terhadap PDB atau sekitar Rp868 triliun. Bahkan realisasi defisit APBN tahun anggaran 2021 juga diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan yakni 5,7 persen dari PDB.
"Diperkirakan 2021 jadi 5,1 persen - 5,4 persen dari PDB pada tahun ini," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
Realisasi defisit anggaran ini juga lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen dari PDB. Turunnya realisasi defisit APBN ini sudah sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menyehatkan APBN.
Sehingga secara bertahap defisit APBN pada tahun 2023 bisa kembali maksimal 3 persen dari PDB. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Maka untuk mempercepat prosesnya, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan reformasi struktural. Di antaranya dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur dan konektivitas dan mobilitas.
"Reformasi juga ditujukan untuk perkuat pembangunan kualitas SDM melalui reformasi di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan," kata dia.
Bidang Keuangan Negara
Sementara itu, di bidang keuangan negara, reformasi dilakukan lewat perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun sisi kebijakan. Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini menjadi motor penggerak reformasi perpajakan.
"Perpajakan akan menjadi sumber pendanaan yang andal dalam mendung pendanaan jangka menengah dan jangka panjang," katanya.
Sementara itu, dalam hal penganggaran tahun 2022 didorong untuk belanja yang lebih efisien dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian fokus terhadap program prioritas dan mengantisipasi terhadap kondisi ketidakpastian.
Penguatan data yang kuat terintegrasi dan terpercaya akan akan menjadi kunci. Penataan kembali sistem perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penerapan protokol baru di dalam menyusun angka dasar secara bertahap.
(mdk/idr)