Delegasi Indonesia hadir di Sidang IMO Sub CCC ke-3 di London
Rangkaian sidang dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim dan diketuai oleh Mr. Xie Hui dari Tiongkok.
Bertempat di Markas International Maritime Organization (IMO) London, Inggris, saat ini sedang berlangsung Sidang IMO-Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC) ke-3 yang dimulai pada tanggal 5 hingga 9 September 2016.
Sidang dimaksud dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota IMO dan organisasi internasional bidang pelayaran seperti INTERTANKO, INTERCARGO, CESA, BIMCO, IIMA, CEFIC, P&IClubs dan IACS.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Rangkaian sidang dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim dan diketuai oleh Mr. Xie Hui dari Tiongkok. Dalam sambutannya, Sekjen IMO menyampaikan, Sidang CCC tahun ini menitikberatkan pada pembahasan keselamatan pengangkutan kargo yang bisa mencair, seperti bauksit dan batu bara.
Lalu, finalisasi draft rekomendasi interim untuk pengangkutan hidrogen cair secara curah, pengembangan ketentuan dalam aturan mengenai keselamatan kapal dengan menggunakan bahan bakar methyl/ethyl alkohol, dan amendemen terhadap IGF Code terkait fuel cells.
Sebagai anggota Dewan IMO yang berkomitmen penuh pada peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Patroli dan Pengamanan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ditjen Hubla, Sugiharno Andreas juga turut aktif menghadiri Sidang CCC ini.
Selain itu, hadir pula Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas I Dumai, Capt Heru Hernawan, perwakilan dari Bagian Hukum Ditjen Hubla, serta perwakilan dari Biro Klasifikasi Indonesia. Sedangkan pimpinan umum Delri sekaligus adviser adalah Atase Perhubungan KBRI London, Simson Sinaga yang merupakan Alternate Permanent Representative of Indonesia untuk IMO.
Terkait Sidang CCC ke-3 ini, Simson Sinaga mengatakan, sebagai negara yang memiliki potensi ekspor methyl/ethyl alkohol, Indonesia berharap finalisasi draft rekomendasi interim ini dapat dijadikan acuan pengaturan di dalam negeri terhadap pengangkutan hidrogen cair secara curah, penggunaan bahan bakar methyl/ethyl alkohol, dan amendemen terhadap IGF Code terkait fuel cell.
"Hal ini sangat penting, mengingat beberapa pelabuhan di Indonesia seperti Balikpapan, Dumai, Bontang, Natuna, Bintuni, dimana sebagian besar kegiatannya adalah bongkar muat barang-barang berbahaya, terutama chemical cargoes baik padat, cair maupun gas cair, hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan," kata Simson.
Lebih lanjut Atase Perhubungan menambahkan, meskipun kapal-kapal berbendera Indonesia bukan main transporter untuk kargo dan kontainer yang diangkut secara internasional, tetapi di dalam negeri Indonesia sendiri pengangkutan kargo dan kontainer haruslah memenuhi aspek keselamatan sehingga Indonesia perlu aktif dalam pembahasan di sidang ini.
Pada kesempatan terpisah di Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menggarisbawahi keterlibatan Indonesia dalam Sidang CCC ke-3 tersebut sangat penting, mengingat luasnya perairan di Indonesia serta banyaknya kapal-kapal yang melintas ataupun dengan membawa muatan kargo dan kontainer, khususnya barang-barang muatan yang masuk dalam kategori berbahaya, dari dan ke Indonesia dimana terhadap kapal-kapal tersebut akan berlaku peraturan internasional yang dibahas dalam forum ini.
"Keterlibatan aktif Delri yang berkesinambungan dalam Sidang-sidang IMO merupakan salah satu cara untuk mempromosikan Indonesia terutama dalam rangka mendukung Pemerintah dalam merealisasikan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ungkap Tonny.
Selain itu, menurut Dirjen Hubla dapat dilakukan juga cara lain seperti berpartisipasi aktif mengikuti pameran-pameran dalam rangka promosi Indonesia di luar negeri.
"Pada saat yang hampir bersamaan dengan Sidang CCC ke-3, di kota Birmingham, Inggris, sedang berlangsung pameran 'Autum Fair' dan Indonesia menjadi salah satu peserta pada pameran tersebut dengan menempatkan booth yang memutarkan video pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia," jelasnya.
Sebagai informasi, Sidang CCC yang sebelumnya bernama Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid cargoes and Containers (DSC) bertugas untuk membantu kerja Maritime Safety Committee (MSC) dan Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang secara khusus membahas hal-hal teknis terkait pengangkutan kargo dan kontainer melalui laut.
(mdk/hrs)