DEN desak pemerintah kaji ulang kontrak proyek energi
"Ketahanan energi kita itu dalam status rentan," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Hadi Purnomo.
Tingkat ketahanan energi nasional masih sangat rentan. Hal ini dikarenakan tingginya konsumsi BBM impor serta terlambatnya pembangunan energi baru terbarukan. "Ketahanan energi kita itu dalam status rentan, kalau dinilai dengan skala 10 itu, nilai kerentanannya 4,2," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Hadi Purnomo saat seminar potensi pembiayaan ramah lingkungan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (26/8).
Dia mengatakan untuk mengejar ketahanan energi nasional, harus ada kesiapan pendanaan dari lembaga keuangan untuk energi terbarukan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pemerintahan yang baru diharapkan dapat review kontrak-kontrak baru dan kebijakan dalam negeri.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
"Ini harus dilakukan diverifikasi fosil ke non fosil untuk ketahanan energi di dunia maupun Indonesia. Meningkatkan eksplorasi dan memaksimalkan energi terbarukan,"kata dia.
Saat ini produksi BBM sepanjang semester I tahun 2014 sebesar 328 juta barel, tingkat konsumsi sebanyak 453 juta barel. Untuk impor BBM sebesar 131 juta barel dan impor minyak mentah (crude) sebesar 88 juta barel.
Dia menekankan pembatasan subsidi BBM diperlukan. Apabila tidak dilakukan, anggaran subsidi akan melebihi Rp 292,5 triliun. "Sehingga pemanfaatan energi terbarukan dari 6 persen menjadi 20 persen pada tahun 2025. Tentu saja harus ada perbaikan kapasitas SDM dan kebijakan," katanya.
(mdk/arr)