Deretan Strategi Pemerintah Naikkan Harga Karet Indonesia

Menko Darmin mengatakan, sebagai bentuk komitmen pemerintah, untuk mengatasi harga karet yang rendah dilakukan dengan tiga kebijakan dari sisi jangka pendek, menengah, dan panjang. Di mana ketiga komitmen ini akan mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan.

2019-02-25 20:30:54

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan penyebab harga karet alam berada di level rendah. Salah satunya yakni permintaan dalam negeri yang tidak seimbang dengan persediaan.

"Karena hasil evaluasi kita bersama menunjukkan bahwa pergerakan harga karet alam itu belakangan ini semakin tidak sesuai dengan supply demand. Artinya kelebihan supply terhadap demand kecil saja tapi harga karet terus turun. Itu berarti tidak sesuai dengan fundamental," kata Menko Darmin saat konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Senin (25/2).

Menko Darmin mengatakan, sebagai bentuk komitmen pemerintah, untuk mengatasi harga karet yang rendah dilakukan dengan tiga kebijakan dari sisi jangka pendek, menengah, dan panjang. Di mana ketiga komitmen ini akan mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam.

Beberapa kebijakan tersebut juga merupakan keputusan dari Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand, pada 22 Febuari di Bangkok, Thailand.

Adapun, pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Kerjasama Thailand, Grisada Boonrach. Wakil dari Indonesia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, sementara Malaysia diwakili oleh Menteri Industri Utama Teresa Kok.

"Hasil dari pertemuan ITRC yang lalu memiliki tiga pilar, yakni jangka pendek melalui pengaturan ekspor dari mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dilanjutkan kebijakan jangka menengah dengan memaksimalkan penggunaan karet dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme (DPS), dan jangka panjang melalui peremajaan karet alam melalui Supply Management Scheme (SMS)," bebernya.

Menko Darmin mengatakan, dengan mengimplementasikan ketiga kebijakan ini secara konsisten, maka harga karet diharapkan dapat naik di pasaran.

Di samping itu, pengaturan ekspor dari mekanisme AETS tersebut dinilai sebagai instrumen yang efektif menyelesaikan persoalan ketidakseimbangan stok di pasar global. Dalam hal ini, mereka memutuskan penerapan AETS untuk mengurangi ekspor dari ketiga negara tersebut sebesar 200-300 ribu Metric Ton (MT), untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.

Selain itu, para menteri juga berkomitmen melanjutkan dan memperbaiki implementasi SMS. Skema ini berperan penting dalam pencapaian titik keseimbangan antara supply dan demand karet alam dengan mengakselerasi penanaman kembali karet alam.

"Inti dari SMS adalah replanting. Di Indonesia, yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian yakni dari lahan replanting sejumlah 60 persen itu ditanami karet, dan sisanya ditanami tanaman lain, semisal kakao, hortikultura, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi oversupply," tutur Menko Darmin.

Adapun, Thailand berencana mengoptimalkan replanting pohon karet sebesar 65.000 hektare per tahun, sedangkan Indonesia sebesar 50.000 hektare per tahun, dan Malaysia sebesar 25.000 hektare per tahun.

Baca juga:
Genjot Harga Karet, Pemerintah Akan Manfaatkan Untuk Perlengkapan Jalan
Kementan Target Produksi Karet 3,81 Juta Ton di 2019
Pemerintah Gandeng Malaysia dan Thailand Perbaiki Harga Karet
Ini Cara Pemerintah Dorong Harga Karet Capai Rp 9.000 Per Kg
Pemerintah Jokowi Bakal Manfaatkan 2.000 Ton Karet Jadi Bahan Campuran Aspal
Pemerintah dan pengusaha bakal lakukan peremajaan perkebunan karet
Ini alasan campuran aspal dan karet alam lebih kuat versi Kementerian PUPR

(mdk/bim)