Desember 2020, Utang Indonesia Bengkak Jadi Rp6.074 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir Desember 2020 total utang pemerintah sebesar Rp 6.074,56 triliun sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Secara nominal, utang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.
Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir Desember 2020 total utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Secara nominal, utang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
Berdasarkan data dari APBN KITA, Kementerian Keuangan, komposisi utang pemerintah pusat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat sampai akhir Desember 2020 utang dalam bentuk SBN mencapai Rp5.221,65 triliun atau 85,96 persen dari posisi utang.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap para pelaku usaha tempe dan tahu? Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
Adapun rinciannya terdiri dari pasar domestik dan valas. Dari pasar domestik terkumpul Rp4.025,62 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara sebanyak Rp3.303,78 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp721,84 triliun.
Sedangkan dari valas totalnya Rp1.196,03 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp946,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp249,66 triliun.
Sementara itu, sisa utang pemerintah berasal dari pinjaman sebesar Rp852,91 triliun atau 14,04 persen. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp11,97 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp840,94 triliun.
Lebih rinci, komponen pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral, multilateral dan bank komersial. Antara lain pinjaman bilateral sebanyak Rp333,76 triliun, pinjaman multilateral Rp464,21 triliun dan pinjaman bank komersial Rp42,97 triliun.
Dari sisi mata uang, utang pemerintah ini didominasi dengan mata uang rupiah. Besarnya 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.
Dominasi mata uang ini seiring dengan kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.
Peringkat Utang Indonesia
Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil. Hal ini mencerminkan terjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.
Selain itu,potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang Pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia. Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja Pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.
(mdk/did)