Di ASEAN, cuma Indonesia standar keselamatan penerbangan kategori II
Kementerian Perhubungan menargetkan, pada triwulan I tahun ini, standar keselamatan penerbangan Indonesia naik kelas.
Kementerian Perhubungan menargetkan, pada triwulan I tahun ini, standar keselamatan penerbangan Indonesia naik kelas dari kategori II menjadi kategori I di Federation Aviation Administration (FAA). Saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam kategori II FAA, artinya penerbangan di Indonesia belum memenuhi standar keselamatan ICAO atau standar organisasi penerbangan sipil dunia.
Utusan Khusus Menteri Perhubungan RI untuk ICAO Indroyono Soesilo mengatakan Indonesia sedang mengejar posisi strategis di dunia penerbangan internasional. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berupaya maju untuk menjadi Anggota Dewan International Civil Aviation (ICAO) periode 2016-2019.
ICAO sendiri, merupakan badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan jumlah anggota saat ini mencapai 191 anggota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 negara merupakan anggota dewan yang mempunyai hak ekslusif menentukan regulasi penerbangan sipil dunia.
"Perlunya Indonesia masuk menjadi anggota ICAO karena bagian dari ekonomi terbesar di dunia. Kalau bicara world economy forum yang 20 besar, kita nomor 16. Tahun 2030 nomor 13," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (1/2).
Untuk menjadi anggota dewan ICAO, dia menuturkan mesti memenuhi beberapa syarat. Diantaranya mengenai aspek keselamatan dan keamanan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut menyebutkan, aspek keamanan sejauh ini tidak mengalami masalah yang berarti. "Keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan sekarang digengot harus lolos ICAO, Federal Aviation Administration (FAA) kategori I, harus lolos Eropa pada triwulan satu 2016 semua kerja keras" jelas dia.
Indroyono menuturkan, Indonesia kelima kali ini mengajukan diri menjadi anggota dewan ICAO. Dia menuturkan untuk mendapat posisi tersebut, Indonesia mesti mendapat setidaknya 125 suara dari anggota ICAO.
"Vote kita terakhir 2013 kita mendapat 97 suara, untuk menang anda harus mendapat 125 negara atau suara. Caranya yang 97 kita pertahankan jangan yang milih 2013 terus tidak milih kita. Salah satu yang kita ambil di Afrika karena anggota ICAO jumlahnya 54 negara," ungkapnya.
Baca juga:
Lahir di Pesawat, Bayi Dapat Penerbangan Gratis Seumur Hidup
Selain Airbus, Garuda Indonesia datangkan 4 pesawat ATR di 2016
Alasan landasan pacu, Garuda Indonesia tak bisa terbang ke London
Garuda Indonesia pasang harga rute internasional mulai Rp 40 juta
Pertama di RI, Garuda Indonesia hadirkan kelas bisnis di A330-300
Terima dua pesawat baru, Grup Garuda Indonesia punya 188 armada
Pramugari baku pukul, pesawat terpaksa mendarat darurat
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa jabatan sahabat Irjen Pol Krishna Murti di PBB? Saat ini beliau sudah jadi Kepala Polisi PBB dan saya jadi Kadiv Hubungan Internasional Polri," ungkapnya.